K-MAKI Sumsel Soroti Kinerja Pj Gubernur Agus Fatoni

REL, Palembang - Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Sumsel, diwakili oleh Koordinator K-MAKI Sumsel, Bony Balitong, menyoroti kinerja Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni. Meskipun telah menjabat selama lebih dari 2 bulan, Agus Fatoni dinilai belum menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan.

Bony Balitong, Koordinator K-MAKI Sumsel, juga mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai masih stagnan. "SKPD juga kita lihat masih seperti yang dulu dan belum ada perubahan yang terlihat," ungkapnya pada Rabu (6/12/2023).

Menurut Bony, audit menyeluruh terhadap kinerja BUMD perlu dilakukan, termasuk penggantian semua Direksi dan komisaris yang dinilai hanya menerima gaji tanpa memberikan kontribusi nyata. Ia juga mengkritisi besarnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari usaha BUMD yang disebutnya sebesar biji zarah, sementara operasional BUMD dan gaji Direksi terbilang besar.

"Bukit Asam dan PT Pusri berkontribusi, tapi itu karena keputusan Komisaris yang diangkat Pemprov Sumsel. Namun, hasilnya tidak sebanding dengan kontribusi mereka," tegas Bony.

BACA JUGA:Pembangunan Replika Serunting Sakti Rampung

Dalam evaluasinya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bony menyebut Dinas Pendidikan dalam keadaan carut marut. Aturan yang mencegah peserta ujian karena belum membayar uang pembangunan menjadi sorotannya, begitu pula dengan pengangkatan pejabat yang dianggap kontroversial.

Bony juga menyoroti BAPPENDA Sumsel terkait kewajibannya menyetorkan pendapatan daerah serta keterlambatan setoran dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pertanyaan terakhir dari Bony adalah sejauh mana penyaluran Bangub atau Hibah Pemprov ke Daerah sesuai dengan skala prioritas.

"Sumsel butuh pemimpin yang tegas dan berpikir. Kalau merasa belum mampu menjadi Pj Gubernur Sumsel dengan segala masalahnya, maka lebih baik angkat koper kembali ke Jakarta," tutup Bony Balitong. (*)