Harga Cabai Meroket, Pemprov Sebut Pasokan Terbatas
MAKIN MAHAL: Harga komoditas cabai kini makin mahal. Dijual Rp80 ribu-100 ribu per kg oleh para pedagang. Diklaim harga mahal karena suplai yang terbatas akibat musim kemarau. Foto : ist--
REL, Palembang - Harga cabai rawit masih Rp90 ribu per kilogram dan Rp85.000 per kilogram untuk cabai merah keriting. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Ricky Perdana Gozali mengatakan kenaikan harga cabai yang tinggi harus diwaspadai karena bisa memicu terjadinya inflasi.
“Cabai menjadi komoditas yang harus diwaspadai karena polanya selalu sama mengalami inflasi pada November dan Desember. Sebab dari 2020 hingga 2022 pada bulan November dan Desember terjadi inflasi yang cukup signifikan akibat cabai,” kata dia.
Ia menjelaskan kenaikan harga cabai terpengaruh akibat cuaca. Bahkan saat ini kenaikannya cukup signifikan, bukan hanya pada cabai rawit juga cabai merah keriting.
“Jika musim kering dan musim hujan, panen cabai akan berpengaruh. Masalah cabai itu memang menjadi momok inflasi di Sumsel sebab komoditas cabai selalu nonggol (muncul) di setiap tahun,” jelasnya.
BACA JUGA:Ramai Seruan Aksi Boikot Produk Pro Israel, Berikut Tanggapan Para Ulama Indonesia
Namun keadaan saat ini diperparah fenomena el nino sehingga pasokan yang masuk ke Sumsel terbatas akibat panen yang terhambat.
“Kami minta OPD di 17 kabupaten/kota di Sumsel melakukan berbagai kebijakan dan strategi dalam memastikan pasokan tetap aman sehingga harga cabai bisa ditekan,” jelasnya.
Terutama di bulan Desember, kata dia, masalah cabai sangat kompleks sebab kebutuhan cabai pada momen Natal dan Tahun Baru kerap meningkat.
“Akibatnya harga makin tak terkendali, dan ini yang harus diantisipasi pemerintah daerah,” ucapnya.
Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengatakan harga cabai yang semakin meningkat signifikan menjadi atensi pemerintah di Sumsel.
BACA JUGA:Sedang Sholat Subuh, Tas Dicuri
“Produksi di daerah sentra penghasil memang mengalami penurunan akibat cuaca saat ini. Karenanya Bupati dan Wali Kota harus terus berkoordinasi dengan OPD serta TPID dan stakeholder dalam mengatur upaya menekan inflasi di daerah masing-masing,” jelasnya.
Diakuinya, dalam upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara terpadu agar setiap daerah betul-betul menguasai masalah yang ada di daerahnya, bekerjasama dengan daerah lain dalam menekan tingginya inflasi.
“Memang momen Nataru cenderung terjadi kenaikan inflasi, karenanya kami mengimbau agar daerah di 17 kabupaten dan kota ini bisa mempersiapkan BTT (biaya tak terduga) untuk menekan inflasi ini,” kata dia.