Makin Panas, Desakan Tangkap Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Pengalihan Kuota Haji Mencuat

Reporter: Adi Candra |

Editor: Riski |

Rabu , 17 Jul 2024 - 15:50

Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawas Haji 2024 DPR RI, Wisnu Wijaya. Foto : Dok/Ist.--

Sementara itu, Pansus Angket ini akan dibahas selama masa reses DPR RI yang dimulai pada bulan Juli ini. Namun, menurut Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi PKS, semua agenda Pansus yang akan dilakukan selama masa reses Juli ini tergantung pada Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (PP.PERISAI), Chandra Halim, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama RI terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang dilakukan oleh petugas haji Kementerian Agama RI.

Desakan ini datang setelah tim pengawas haji DPR menemukan penyelewengan dalam penyelenggaraan haji 2024.

"Keduanya merupakan pimpinan di Kementerian Agama RI, mereka yang paling bertanggung jawab atas dugaan korupsi penyelewengan kuota haji yang dilakukan anak buahnya," ujar Chandra Halim.

Pengawas haji DPR menemukan adanya jamaah haji yang harus membayar Rp300 juta untuk diberangkatkan dengan kuota haji khusus setelah ditakut-takuti bahwa keberangkatan mereka akan ditunda, meskipun mereka sudah membayar sekitar Rp160 juta sebagai pengguna kuota haji khusus.

Menurut Chandra, tindakan petugas haji di lapangan tidak mungkin dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan banyak pihak baik di dalam Kementerian Agama maupun pihak luar.

"Modus menakut-nakuti jamaah dengan penundaan keberangkatan selalu berulang setiap tahun, tetapi kali ini sudah keterlaluan. Korupsinya besar sekali, karena itu KPK tidak punya pilihan lain selain menyeret kedua pimpinan Kementerian Agama ke pengadilan Tipikor," tegas Chandra.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI dan siap memberikan pendampingan apabila ada permintaan dari pihak Pansus.

"KPK menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari DPR untuk pendampingan KPK, kita akan lihat dalam kapasitas seperti apa KPK bisa mendampingi kegiatan tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Tessa mengatakan komisi antirasuah siap untuk menerjunkan tim, baik dari bidang pencegahan maupun penindakan, apabila ada temuan indikasi korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji.

"Mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. Tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun, tapi pada prinsipnya KPK menyambut positif," ujarnya.***

makin panas, desakan tangkap menteri agama terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji mencuat                            rel, bacakoran.co – di tengah sorotan publik yang semakin intens terhadap isu korupsi di tanah air, desakan untuk menangkap menteri agama terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji semakin mengemuka. 
dugaan ini mencuat setelah sejumlah bukti dan kesaksian mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji. 
kasus ini tidak hanya memicu reaksi keras dari masyarakat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan transparansi dalam pemerintahan.
kuota haji, yang seharusnya dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan keadilan bagi seluruh calon jamaah, diduga telah menjadi ajang praktik korupsi oleh oknum-oknum tertentu. 
implikasi dari dugaan korupsi ini sangat luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. 
baca juga:diduga konsleting listrik, 1 rumah di su 2 hangus terbakar
baca juga:simpan 4 pucuk senpi, asn di palembang dibekuk polisi
tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan politisi, semakin meningkat agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas.
artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai perkembangan terbaru dalam kasus ini, mengupas berbagai reaksi dan desakan dari masyarakat, serta menganalisis dampak jangka panjang dari dugaan korupsi pengalihan kuota haji terhadap citra pemerintah dan pelaksanaan haji di masa depan.
juru bicara panitia khusus (pansus) angket pengawas haji 2024 dpr ri, wisnu wijaya, memastikan bahwa pansus akan segera memulai rapatnya pada bulan juli 2024 ini. 
langkah awal pansus akan berfokus pada pemilihan ketua dan anggota.
baca juga:jasad jukir bunuh diri ditemukan tim sar
baca juga:buronan sadis empat lawang berhasil ditangkap polres mura
"rapat pansus dengan agenda pertama pemilihan dan penetapan pimpinan panitia angket haji rencananya akan dimulai bulan juli. namun, terkait tanggal pastinya belum muncul,” bebernya kepada awak media.
sementara itu, pansus angket ini akan dibahas selama masa reses dpr ri yang dimulai pada bulan juli ini. namun, menurut anggota komisi viii dpr ri dari fraksi pks, semua agenda pansus yang akan dilakukan selama masa reses juli ini tergantung pada sekretariat jenderal dpr ri.
sebelumnya, ketua umum pimpinan pusat pertahanan ideologi sarekat islam (pp.perisai), chandra halim, mendesak komisi pemberantasan korupsi (kpk) untuk segera menangkap menteri agama ri, yaqut cholil qoumas dan wakil menteri agama ri terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang dilakukan oleh petugas haji kementerian agama ri.
desakan ini datang setelah tim pengawas haji dpr menemukan penyelewengan dalam penyelenggaraan haji 2024.
baca juga:mahasiswi sas asal lubuklinggau loncat dari lantai 12 gedung mahligai bank jambi
baca juga:transformasi besar indonesia: mengungkap 10 proyek mega di ibu kota negara nusantara.
"keduanya merupakan pimpinan di kementerian agama ri, mereka yang paling bertanggung jawab atas dugaan korupsi penyelewengan kuota haji yang dilakukan anak buahnya," ujar chandra halim.
pengawas haji dpr menemukan adanya jamaah haji yang harus membayar rp300 juta untuk diberangkatkan dengan kuota haji khusus setelah ditakut-takuti bahwa keberangkatan mereka akan ditunda, meskipun mereka sudah membayar sekitar rp160 juta sebagai pengguna kuota haji khusus.
menurut chandra, tindakan petugas haji di lapangan tidak mungkin dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan banyak pihak baik di dalam kementerian agama maupun pihak luar.
"modus menakut-nakuti jamaah dengan penundaan keberangkatan selalu berulang setiap tahun, tetapi kali ini sudah keterlaluan. korupsinya besar sekali, karena itu kpk tidak punya pilihan lain selain menyeret kedua pimpinan kementerian agama ke pengadilan tipikor," tegas chandra.
baca juga:penangkapan warga kalidoni palembang atas kepemilikan senpi rakitan ilegal
komisi pemberantasan korupsi (kpk) menyambut positif pembentukan panitia khusus (pansus) angket pengawasan haji dpr ri dan siap memberikan pendampingan apabila ada permintaan dari pihak pansus.
"kpk menyambut positif pansus yang dibuat, tentunya apabila nanti ada permintaan dari dpr untuk pendampingan kpk, kita akan lihat dalam kapasitas seperti apa kpk bisa mendampingi kegiatan tersebut," kata juru bicara kpk tessa mahardika sugiarto di gedung merah putih kpk, jakarta selatan, jumat.
tessa mengatakan komisi antirasuah siap untuk menerjunkan tim, baik dari bidang pencegahan maupun penindakan, apabila ada temuan indikasi korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji.
"mungkin apabila ditemukan ada indikasi korupsi di situ, baru nanti, baik itu pencegahan maupun penindakan bisa turun. tapi tentunya sejauh ini kita belum ada tindakan apa pun, tapi pada prinsipnya kpk menyambut positif," ujarnya.***
baca juga:alif saputra ditangkap karena penyalahgunaan sabu di kabupaten mura