Ratusan Warga Desa Keban Agung Tuntut Ganti Rugi Lahan di Tugu Monpera Tanjung Enim

Reporter: Riski |

Editor: Padri |

Rabu , 24 Jul 2024 - 19:05

Ratusan Warga Desa Keban Agung Tuntut Ganti Rugi Lahan di Tugu Monpera Tanjung Enim. (Poto: ist/ist)--

GM Operasional PT BSP, Taufan, mengungkapkan keprihatinan manajemen PT BSP terhadap situasi tersebut dan menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Taufan juga mengonfirmasi bahwa PT BSP memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2 Tahun 1994 yang sah, dan bahwa mediasi sebelumnya telah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Sekretaris PTBA, Niko Chandra, menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan PTBA dilakukan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Banko Barat di atas lahan sah milik PT BSP. Niko menambahkan bahwa PTBA terbuka untuk koordinasi lebih lanjut guna menemukan solusi terbaik sesuai dengan ketentuan hukum.

ratusan warga desa keban agung tuntut ganti rugi lahan di tugu monpera tanjung enim                            rakyatempatlawang.bacakoran.co – ratusan warga desa keban agung, kecamatan lawang kidul, kabupaten muara enim, sumatera selatan, menggelar unjuk rasa di tugu monpera tanjung enim pada selasa (23/7). 
mereka menuntut ganti rugi atas lahan yang diklaim sebagai hak guna usaha (hgu) pt bumi sawindo permai (bsp) dan yang digarap sepihak oleh pt bukit asam (ptba) tanpa kompensasi yang layak.
baca juga:jokowi tidak diundang dalam rapat kerja nasional pdi perjuangan: pesan demokrasi dan politik
baca juga:polres lahat terima audiensi masyarakat peduli demokrasi
baca juga:jaga literasi dalam pesta demokrasi
ketua tim sembilan, yusnandar, menjelaskan bahwa masyarakat desa keban agung telah mengelola lahan mereka, baik berbentuk kavling maupun kebun, selama puluhan tahun tanpa gangguan. 
namun, pada 2024, lahan mereka mulai digusur dan diklaim sebagai hgu oleh perusahaan yang kemudian bekerja sama dengan ptba untuk penambangan.
"luas lahan yang disengketakan sekitar 30 hektar dengan sekitar 400 pemilik. namun, perusahaan hanya menawarkan ganti rugi sebesar rp6.000 per meter, sementara kami mengharapkan setidaknya rp150.000 per meter," kata yusnandar.
baca juga:gerakan 'people power' kawal demokrasi
baca juga:tingkatkan kualitas demokrasi dan pembangunan
meski demikian, hasil mediasi hari ini menunjukkan adanya kemajuan dengan kesepakatan untuk negosiasi ulang setelah data konkrit terkumpul. 
camat lawang kidul, edi susanto, menyatakan apresiasi terhadap aksi damai tersebut dan menjelaskan bahwa mediasi telah dilakukan antara masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan.
tim yang dibentuk melibatkan unsur tripika dan akan mulai bekerja pada hari berikutnya dengan fokus pada pendataan dan verifikasi data. "saat ini, tim akan melakukan verifikasi data administratif dan lapangan untuk menyelesaikan sengketa ini dalam waktu dua minggu," tambah edi.
baca juga:apresiasi masyarakat jaga proses demokrasi
baca juga:peringatan hari pers nasional ke-78: sunarto ajak insan pers bersatu dalam mewujudkan demokrasi dan kedamaian
gm operasional pt bsp, taufan, mengungkapkan keprihatinan manajemen pt bsp terhadap situasi tersebut dan menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
taufan juga mengonfirmasi bahwa pt bsp memiliki sertifikat hak guna usaha (shgu) nomor 2 tahun 1994 yang sah, dan bahwa mediasi sebelumnya telah dilakukan oleh dprd dan pemerintah kabupaten muara enim.
sekretaris ptba, niko chandra, menjelaskan bahwa kegiatan pertambangan ptba dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan (iup) operasi produksi banko barat di atas lahan sah milik pt bsp. niko menambahkan bahwa ptba terbuka untuk koordinasi lebih lanjut guna menemukan solusi terbaik sesuai dengan ketentuan hukum.