Dampak Penghapusan Jurusan di SMA: Tantangan Sumber Daya Sekolah dan Pengurangan Jam Guru

Reporter: Riski |

Editor: Padri |

Kamis , 25 Jul 2024 - 18:51

Dampak Penghapusan Jurusan di SMA: Tantangan Sumber Daya Sekolah dan Pengurangan Jam Guru. (Poto: ist/ist)--

ReL, BACAKORAN.CO - Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.

Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat mereka, menghadapi kritik terkait dampaknya pada sekolah dan guru.

Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), menyatakan bahwa kebijakan ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan kelas dan ketersediaan guru.

"Sekolah dengan kapasitas besar mungkin dapat menyesuaikan, namun sekolah kecil dengan fasilitas dan sumber daya guru yang terbatas akan kesulitan. Jika setiap siswa memilih mata pelajaran yang berbeda, maka skenario kelasnya harus banyak," ujar Iman seperti yang kami dilansir dari web NU Online.

Iman juga mengungkapkan bahwa meskipun Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan dapat mengalihkan beban kerja guru dengan kegiatan lain seperti pembimbingan proyek P5, kenyataannya ini sangat merepotkan sekolah yang memiliki sumber daya terbatas.

"Jika pilihan siswa dan ketersediaan guru tidak sinkron, sekolah akan kekurangan guru karena pilihan-pilihan siswa mungkin tidak bisa diprediksi," tambahnya.

Dari sisi tujuan utama, kebijakan ini dianggap fleksibel, namun Iman berharap Kemendikbudristek melihat kondisi lapangan agar ada solusi yang tepat.

"Kami kira kebijakan ini baik, tetapi harus dipertimbangkan kondisi lapangan, terutama di sekolah dengan sumber daya guru yang kurang dan kapasitas sekolah dalam membuka skenario kelas. Makin banyak pilihan, makin banyak kelas, dan ada kemungkinan guru tidak mendapatkan jamnya. Ini harus dipikirkan," jelasnya.

dampak penghapusan jurusan di sma: tantangan sumber daya sekolah dan pengurangan jam guru                            rel, bacakoran.co - kementerian pendidikan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek) telah menghapus jurusan ipa, ips, dan bahasa pada sekolah menengah atas (sma) sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka. 
kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat mereka, menghadapi kritik terkait dampaknya pada sekolah dan guru.
baca juga:di kota ini, kepala sekolah yang rekrut guru honorer tanpa rekomendasi disdik bakal kena sanksi
baca juga:kelompok pendidikan selalu sumbang inflasi di bulan juli
baca juga:momen bersejarah: kunjungan james marape pererat kerjasama pendidikan dan pertahanan dengan prabowo
iman zanatul haeri, kepala bidang advokasi perhimpunan pendidikan dan guru (p2g), menyatakan bahwa kebijakan ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan kelas dan ketersediaan guru.
"sekolah dengan kapasitas besar mungkin dapat menyesuaikan, namun sekolah kecil dengan fasilitas dan sumber daya guru yang terbatas akan kesulitan. jika setiap siswa memilih mata pelajaran yang berbeda, maka skenario kelasnya harus banyak," ujar iman seperti yang kami dilansir dari web nu online.
iman juga mengungkapkan bahwa meskipun kurikulum merdeka lebih fleksibel dan dapat mengalihkan beban kerja guru dengan kegiatan lain seperti pembimbingan proyek p5, kenyataannya ini sangat merepotkan sekolah yang memiliki sumber daya terbatas.
baca juga:kesejahteraan guru terabaikan: tantangan di balik kebijakan pendidikan baru
baca juga:bikin heboh dunia pendidikan: inilah perbedaan kurikulum madrasah dan kurikulum merdeka
"jika pilihan siswa dan ketersediaan guru tidak sinkron, sekolah akan kekurangan guru karena pilihan-pilihan siswa mungkin tidak bisa diprediksi," tambahnya.
dari sisi tujuan utama, kebijakan ini dianggap fleksibel, namun iman berharap kemendikbudristek melihat kondisi lapangan agar ada solusi yang tepat.
"kami kira kebijakan ini baik, tetapi harus dipertimbangkan kondisi lapangan, terutama di sekolah dengan sumber daya guru yang kurang dan kapasitas sekolah dalam membuka skenario kelas. makin banyak pilihan, makin banyak kelas, dan ada kemungkinan guru tidak mendapatkan jamnya. ini harus dipikirkan," jelasnya.
baca juga:siap-siap! perubahan kurikulum madrasah 2024-2025: keputusan mendadak menteri agama guncang dunia pendidikan
kendati demikian, iman sepakat bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih fleksibel bagi siswa karena mereka tidak lagi dikotak-kotakkan dalam jurusan ipa, ips, atau bahasa, sehingga tidak ada diskriminasi prodi ketika hendak melanjutkan kuliah.
"kami harap kementerian melihat kondisi lapangan sehingga kebijakan ini yang tadinya berpihak kepada minat dan bakat anak tidak malah terhambat karena minimnya akses dan sumber daya guru di sekolah tersebut,” ungkap iman.
senada dengan iman, pengamat pendidikan edi subkhan juga menyuarakan kekhawatiran serupa. menurut edi, penghapusan jurusan ipa, ips, dan bahasa di sma berpotensi tidak dapat memenuhi jumlah minimal jam mengajar guru karena minat siswa belajar mata pelajaran pilihan yang diampu guru tersebut mungkin tidak ada.
baca juga:ini ada perubahan kurikulum madrasah 2024-2025, keputusan mendadak menag guncang dunia pendidikan
“ini harus diantisipasi, karena jika mengikuti aturan lama, guru harus minimal memenuhi jumlah 24 jam mengajar per minggu. kalau tidak, hak sertifikasi dan tunjangan mereka akan tersendat,” katanya.
edi menambahkan bahwa kebijakan baru seharusnya tetap memberikan hak guru meski mereka tidak mengajar sesuai bidangnya. jika tidak ada siswa yang memilih mata pelajaran tertentu, guru tersebut bisa diberi jam mata pelajaran lainnya atau tanggung jawab lain. "hal ini tentu perlu intervensi kebijakan pusat terkait sertifikasi," pungkasnya.
penghapusan jurusan ipa, ips, dan bahasa di sma dalam kurikulum merdeka menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan kelas dan ketersediaan guru.
sementara kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi siswa, perlu ada perhatian lebih pada kondisi lapangan untuk memastikan minat dan bakat siswa serta hak guru tetap terakomodir dengan baik.