Darurat Korupsi di Indonesia: MUI Dorong Prabowo Pimpin Langsung Pemberantasan dan Perkuat KPK
REL, JAKARTA – Indonesia menghadapi situasi darurat korupsi yang memerlukan langkah konkret dari pemerintah.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 di Jakarta, Kamis (19/12/2024), menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Rofiqul Umam Ahmad, menekankan pentingnya penguatan KPK sebagai lembaga independen untuk menghadapi korupsi yang semakin sistemik.
"MUI mendorong agar Presiden Republik Indonesia memimpin langsung pemberantasan korupsi mengingat negara kita telah berada dalam status darurat korupsi dan hendaknya memperkuat KPK sebagai lembaga negara yang independen," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
BACA JUGA:Prabowo Bicara di Depan Pemimpin Iran dan Turki:
BACA JUGA:Prabowo Hentikan Dua Proyek Jalan Tol, Ini Dampaknya bagi Infrastruktur Indonesia
Penguatan KPK sebagai Solusi
MUI memandang penguatan KPK sebagai langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan agenda pemberantasan korupsi.
Menurut Rofiqul, independensi KPK harus dijaga agar dapat berfungsi maksimal dalam menindak kasus-kasus korupsi tanpa intervensi pihak mana pun.
Selain itu, konsistensi kebijakan dari pusat hingga daerah menjadi harapan utama. "Konsistensi, sistematisme, dan kesinambungan kebijakan adalah kunci agar misi pemberantasan korupsi berjalan efektif," tambahnya.
Pemimpin Harus Jadi Teladan
MUI juga menyoroti pentingnya integritas para pemimpin nasional dan daerah dalam memenuhi amanat rakyat. Aspirasi masyarakat, kata Rofiqul, harus menjadi dasar pembuatan kebijakan.
"Semua pimpinan diharapkan semakin dekat dengan rakyat dan mendengarkan aspirasi mereka," tegasnya.
Janji-janji kampanye yang belum terealisasi juga menjadi sorotan.