Rel, Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana membangun 40 SMA Unggulan Garuda hingga tahun 2029.
Proyek ini bertujuan untuk mencetak generasi dengan kecerdasan di atas rata-rata melalui fasilitas unggulan dan pendidikan berkualitas tinggi. Namun, gagasan ini memunculkan berbagai tanggapan, baik positif maupun negatif.
Respons Pakar UGM
Pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Subarsono, M.Si, M.A, menilai bahwa keberadaan SMA Unggulan Garuda dapat memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, sekolah ini akan menjadi tempat ideal bagi siswa berprestasi tinggi.
“Kalau SMA unggulan bisa diwujudkan tentu saja baik, karena SMA tersebut akan mendapat fasilitas lebih daripada SMA biasa,” ujarnya.
Keunggulan lainnya, lanjut Subarsono, adalah proses pembelajaran yang lebih efektif karena siswa dengan kemampuan akademik tinggi dapat belajar secara mandiri dengan bimbingan minimal dari guru.
BACA JUGA:Kemendikdasmen dan Aisyiyah Bersatu, Strategi Revolusioner Ciptakan Generasi Berkarakter Kuat
BACA JUGA:Keputusan Libur Sekolah Ramadan 2025 Sudah Disepakati, Ini Penjelasan Mendikdasmen
Motivasi dan Kompetisi Bagi SMA Biasa
Dr. Subarsono juga menilai bahwa keberadaan SMA unggulan dapat memotivasi sekolah biasa untuk meningkatkan kualitas belajar dan mengajar.
Namun, ia mengingatkan adanya kemungkinan munculnya kesenjangan pendidikan antara sekolah unggulan dan sekolah biasa.
“Secara teoritis, bisa menimbulkan gap di dunia pendidikan. Tetapi, saya kurang yakin dengan implikasi negatifnya. Sebagai contoh, SMA Taruna Nusantara bukan ancaman bagi SMA favorit di Yogya atau Jawa Tengah,” jelasnya.
Subarsono juga menekankan pentingnya lokasi pembangunan dan kriteria seleksi yang ketat untuk memastikan efektivitas program ini.
Rencana Pembangunan SMA Unggulan Garuda
Kemendiktisaintek merencanakan pembangunan 20 SMA Unggulan Garuda baru di empat provinsi, yaitu Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Nusa Tenggara Timur.