Namun, Mukeniansyah juga menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang dianggap belum efektif. Menurutnya, penggunaan teknologi yang berlebihan menyebabkan siswa lebih bergantung pada gadget dan kurang terbiasa membaca buku.
Ia berpendapat bahwa meskipun Kurikulum Merdeka diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas siswa, kenyataannya justru menurunkan motivasi siswa untuk bersaing dalam kegiatan belajar mengajar.
BACA JUGA:DPRD Lahat Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Bermanfaat
Jadwal Pelaksanaan UN 2025 dan 2026
Rencana pelaksanaan Ujian Nasional pada tahun 2025 ini juga sudah disampaikan oleh Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, yang mengungkapkan bahwa UN akan dilaksanakan pada bulan November 2025 untuk tingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA).
Sementara itu, untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pelaksanaan UN dijadwalkan baru pada tahun 2026.
Penyelenggaraan UN untuk kelas 6 SD dan kelas 9 SMP akan dimulai pada 2026, dengan jadwal ujian yang berlaku setahun setelahnya.
Toni Toharudin juga menegaskan bahwa UN yang akan datang akan menggunakan model baru.
Ia menyebutkan bahwa istilah "ujian" tidak akan lagi digunakan dalam pelaksanaan UN mendatang, dan informasi lebih lanjut mengenai hal ini akan diumumkan setelah aturan terbit.
BACA JUGA:Subsidi BBM Kereta Api Naik, Transportasi Murah dan Nyaman Dukung Asta Cita
Mekanisme Baru dalam UN 2025
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa meskipun UN akan kembali diselenggarakan, perubahan besar akan terjadi dalam hal pelaksanaannya.
Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penghapusan istilah "ujian" yang digunakan pada ujian nasional sebelumnya.
Abdul Mu'ti juga menambahkan bahwa masyarakat diminta untuk bersabar menunggu pengumuman lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan UN yang diperkirakan akan diumumkan sebelum Idul Fitri 2025.
Secara keseluruhan, rencana pelaksanaan UN 2025 ini mendapat dukungan dari beberapa pihak yang percaya bahwa ujian tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan dorongan positif bagi siswa untuk belajar lebih giat.
Meski demikian, kritik terhadap Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem pendidikan Indonesia juga perlu dievaluasi agar tujuan peningkatan kualitas pendidikan dapattercapai secara maksimal.***