Daftar Menteri dengan Kinerja Terburuk di 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran, Golkar Bela Bahlil Lahadalia

Minggu 26 Jan 2025 - 17:02 WIB
Reporter : Adi Candra
Editor : Adi Candra

Yandri Susanto (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)

Zulkifli Hasan (Menko Pangan)

Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan)

Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menpora)

Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan)

Fadli Zon (Menteri Kebudayaan).

BACA JUGA:Peluang Emas! Pemerintah Buka Lowongan CPNS untuk Program Makan Bergizi Gratis di Seluruh Indonesia

BACA JUGA:Percepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 2025: 600 Ribu Petani Terdaftar Manfaatkan Kemudahan Penebusan

Golkar Pertanyakan Metode Survei

Golkar mempertanyakan validitas metode survei Celios. "Metode dan sampel surveinya perlu diperjelas. Penilaian berbasis persepsi itu tidak mencerminkan kinerja yang sesungguhnya," tegas Sekjen Golkar Sarmuji, Kamis (23/1/2025). Ia menambahkan bahwa kementerian yang dipimpin Bahlil telah mencatat berbagai kemajuan signifikan di sektor energi.

Golkar menilai survei tersebut tidak mempertimbangkan kompleksitas kerja Kementerian ESDM yang melibatkan banyak sektor. Idrus Marham menegaskan, “Hasil survei ini tidak bisa dijadikan dasar justifikasi yang objektif.”

Metode Penilaian Survei

Dalam keterangannya, Celios menyatakan survei ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kabinet secara transparan dan kritis. “Kami menggunakan lima indikator utama yang relevan dengan tugas menteri. Survei ini melibatkan jurnalis dari berbagai fokus, seperti ekonomi, hukum, sosial, hingga energi,” jelas Celios, Rabu (22/1/2025).

Survei ini juga bertujuan menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja para pejabat. Namun, respons keras Golkar menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap hasil survei yang menempatkan Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk.

Reaksi Publik

Publik terbelah dalam menanggapi survei ini. Sebagian menilai Celios telah memberikan evaluasi yang tajam dan diperlukan untuk peningkatan kerja kabinet. Namun, pihak lainnya, termasuk Golkar, menilai hasil survei tersebut terlalu subjektif dan tidak mencerminkan realitas di lapangan.

Kategori :