Search and Rescue (SAR) Nasional
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Pengelola Perbatasan
Kelautan dan Perikanan
Penanggulangan Bencana
Penanggulangan Terorisme
Keamanan Laut
Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung
BACA JUGA:Publik Temukan Anggaran Pengadaan Celana Dalam
(2) Selain menduduki jabatan di kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
Sebagai perbandingan, dalam UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, hanya ada 10 kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif.
Penambahan enam pos baru dalam revisi ini didasarkan pada kebutuhan di berbagai institusi, seperti Kejaksaan Agung yang memiliki Jaksa Agung Muda Pidana Militer.
Revisi UU TNI ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan peran dan batasan prajurit dalam pemerintahan sipil.
BACA JUGA:Menjelajahi Keindahan Pantai Gunungkidul: Destinasi Wisata yang Wajib Dikunjungi
Namun, DPR menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi dan menjaga stabilitas nasional. **