Reaksi Publik dan Perlu Kajian Mendalam
Meski baru sebatas wacana, usulan ini langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menilai kebijakan ini dapat membuka akses lebih luas dan mengurangi beban APBN. Namun banyak pula yang khawatir kehilangan insentif utama dari sekolah kedinasan—yakni pendidikan gratis dan jaminan karier ASN.
Juliyatmono menekankan bahwa ini baru gagasan awal dan perlu kajian mendalam serta dialog luas sebelum diimplementasikan.
“Perlu waktu dan kesiapan publik. Tapi ini penting untuk pemerataan keadilan dalam rekrutmen ASN,” katanya.
Apa Dampaknya Jika Wacana Ini Disahkan?
Jika usulan ini diterima dan diberlakukan:
Mahasiswa sekolah kedinasan akan membayar biaya pendidikan sendiri.
Tidak ada jaminan langsung jadi CPNS setelah lulus.
Semua lulusan wajib mengikuti tes CPNS bersama masyarakat umum.
Kemungkinan meningkatnya persaingan dan kualitas SDM ASN.
Berpotensi mengurangi beban negara dalam pembiayaan pendidikan.
Namun, banyak pihak juga mewanti-wanti bahwa kebijakan ini bisa mengurangi minat siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk masuk sekolah kedinasan.
Usulan dari DPR ini membuka ruang perdebatan besar mengenai keadilan akses pendidikan dan rekrutmen ASN di Indonesia.
BACA JUGA:Lima Desa di Kawasan Hutan Muba Akhirnya Teraliri Listrik
BACA JUGA:AKBP Januar Kencana Resmi Jabat Kapolres Pagar Alam
Jika direalisasikan, akan menjadi titik balik sistem sekolah kedinasan yang selama ini menjadi primadona lulusan SMA. Namun di sisi lain, perlu jaminan agar semangat meritokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan kelompok ekonomi lemah.