Sementara itu, pembelajaran ekstrakurikuler diselenggarakan sesuai dengan minat siswa dan sumber daya sekolah.
Alasan Penerapan Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum Nasional
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, mengatakan Kurikulum Merdeka diklaim mampu meningkatkan hasil literasi dan numerasi peserta didik dalam tiga tahun terakhir.
Menurut Anindito, Kurikulum Merdeka yang menjadi kurikulum nasional sudah sesuai dengan rencana untuk memperbaiki mutu pendidikan. Sekolah akan diberi waktu dua sampai tiga tahun untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.
BACA JUGA:Lima Ribu Kader Bakal Ramaikan Kongres PMII di Palembang
BACA JUGA:Bahas Pendidikan Gratis, Ilegal Drilling, Karhutla dan Evaluasi OPD
“Sekali lagi, ini bukan soal pergantian nama istilah atau dokumen. Tapi ini adalah momentum kesempatan untuk memperbaiki,” ucap Anindito.
Mengacu pada Pasal 31 Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, sekolah yang belum mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum 2013 hingga tahun ajaran 2025/2026 dan memulai penggunaan Kurikulum Merdeka paling lambat pada tahun ajaran 2026/2027.
BACA JUGA:WOW, Dari 161.216 Pendaftar, Hanya 2,1% yang Lulus Masuk Sekolah Kedinasan
BACA JUGA:Pria Lubuklinggau Diduga Cabuli Anak 8 Tahun dengan Dalih Mengajak Mengambil Jeruk
“Satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum melaksanakan Kurikulum Merdeka dapat melaksanakan Kurikulum 2013 sampai dengan tahun ajaran 2026/2027 dan memulai penerapan Kurikulum Merdeka paling lambat pada tahun ajaran 2027/2028,” demikian dikutip dari Pasal 31 huruf b Permendikbudristek tersebut.
Keputusan ini diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan mutu pendidikan di Indonesia, serta memberikan waktu yang cukup bagi sekolah untuk beradaptasi dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif.