Poin Penting PP Kesehatan 2024: Larangan Jual Rokok Eceran, Iklan Susu Formula, hingga Penghapusan Sunat Perem

Reporter: Adi Candra |

Editor: Pauzan |

Rabu , 31 Jul 2024 - 11:19

Foto: Poin Penting PP Kesehatan 2024: Larangan Jual Rokok Eceran-Istimewa-

Penghapusan Praktik Sunat Perempuan

Pemerintah resmi menghapus praktik sunat pada perempuan sebagai upaya mendukung ketahanan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah. "Menghapus praktik sunat perempuan," demikian bunyi Pasal 102 huruf a.

Cukai pada Makanan Tinggi Gula-Lemak

Pemerintah berhak mengenakan cukai pada produk pangan olahan, termasuk makanan siap saji atau fast food, untuk memaksimalkan pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) di pangan olahan. "Pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 194 Ayat (4).

Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melarang iklan pada makanan saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan GGL.

Peringatan pada Kemasan Rokok

Pemerintah mewajibkan peringatan kesehatan bergambar atau pictorial health warning (PHW) di kemasan rokok dinaikkan menjadi 50 persen dari luas bungkus rokok.

Saat ini, luas gambar baru mencapai 40 persen. Aturan ini juga berlaku untuk rokok elektrik, tetapi tidak berlaku bagi rokok klobot, rokok klembak menyan, dan cerutu kemasan batangan.

"Dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 50 persen diawali dengan kata 'Peringatan' dengan menggunakan huruf berwarna kuning dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya," demikian bunyi Pasal 200.

Izin Aborsi dengan Syarat

Pemerintah memperbolehkan praktik aborsi secara bersyarat dalam dua kondisi, yaitu indikasi kedaruratan medis dan korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.

poin penting pp kesehatan 2024: larangan jual rokok eceran, iklan susu formula, hingga penghapusan sunat perem                            rel, bacakoran.co - presiden joko widodo (jokowi) menandatangani peraturan pemerintah (pp) nomor 28 tahun 2024 tentang pelaksanaan uu kesehatan pada jumat (26/7). ketentuan teknis yang terdiri dari 1.072 pasal ini mengatur berbagai aspek mulai dari penyelenggaraan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis, hingga pengamanan zat adiktif. berikut beberapa poin penting yang tercantum dalam pp kesehatan:
larangan jual rokok eceran
pemerintah melarang penjualan rokok secara eceran per batang. selain itu, penjualan melalui mesin layan diri, kepada orang di bawah usia 21 tahun, dan ibu hamil juga dilarang. "setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik: secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," demikian bunyi pasal 434 ayat (1) huruf c. penjualan rokok dan rokok elektrik dalam radius 200 meter dari pusat pendidikan dan tempat bermain anak juga dilarang.
baca juga:menelusuri misteri dan pesona legenda ratu siluman ular dalam film terbaru
baca juga:seruan penggemar untuk kembalinya adam di emmerdale terus menguat
larangan diskon susu formula
pemerintah melarang produsen atau distributor susu formula (sufor) bayi melakukan promosi harga atau diskon untuk produk mereka. upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pemberian air susu ibu (asi) eksklusif kepada bayi.
"produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat pemberian air susu ibu eksklusif berupa," bunyi pasal 33. pemberian potongan harga atau tambahan dalam bentuk apa pun juga dilarang sebagai daya tarik penjualan.
larangan iklan susu formula
pemerintah melarang produsen menggunakan jasa tenaga kesehatan hingga influencer untuk mempromosikan produk mereka. 
baca juga:penemuan menakjubkan di pompeii: lukisan kuno yang terjaga dengan sempurna
baca juga:persaingan ketat di fase grup sepak bola pria olimpiade paris 2024
selain itu, iklan susu formula bayi atau produk pengganti asi lainnya, serta susu formula lanjutan, dilarang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial. 
pengecualian diberikan jika iklan dilakukan di media cetak khusus tentang kesehatan dan mendapat persetujuan menteri serta mencantumkan keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti asi.
penghapusan praktik sunat perempuan
pemerintah resmi menghapus praktik sunat pada perempuan sebagai upaya mendukung ketahanan sistem reproduksi bayi, balita, dan anak prasekolah. "menghapus praktik sunat perempuan," demikian bunyi pasal 102 huruf a.
baca juga:8 universitas swasta terbaik di bandung versi pddikti: pilihan tepat dengan akreditasi unggul
baca juga:perempat final sepak bola olimpiade paris 2024: hasil pertandingan fase grup dan tim yang lolos
cukai pada makanan tinggi gula-lemak
pemerintah berhak mengenakan cukai pada produk pangan olahan, termasuk makanan siap saji atau fast food, untuk memaksimalkan pembatasan kandungan gula, garam, dan lemak (ggl) di pangan olahan. "pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 194 ayat (4). 
pemerintah juga memiliki kewenangan untuk melarang iklan pada makanan saji yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan ggl.
peringatan pada kemasan rokok
pemerintah mewajibkan peringatan kesehatan bergambar atau pictorial health warning (phw) di kemasan rokok dinaikkan menjadi 50 persen dari luas bungkus rokok. 
baca juga:8 universitas swasta terbaik di bandung versi pddikti: pilihan tepat dengan akreditasi unggul
baca juga:perempat final sepak bola olimpiade paris 2024: hasil pertandingan fase grup dan tim yang lolos
saat ini, luas gambar baru mencapai 40 persen. aturan ini juga berlaku untuk rokok elektrik, tetapi tidak berlaku bagi rokok klobot, rokok klembak menyan, dan cerutu kemasan batangan.
"dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing seluas 50 persen diawali dengan kata 'peringatan' dengan menggunakan huruf berwarna kuning dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya," demikian bunyi pasal 200.
izin aborsi dengan syarat
pemerintah memperbolehkan praktik aborsi secara bersyarat dalam dua kondisi, yaitu indikasi kedaruratan medis dan korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan. 
baca juga:siap-siap, pemerintah cairkan 4 tunjangan untuk guru tk, sd, smp, sma, dan smk
baca juga:menpan rb: hanya tenaga honorer yang memenuhi dua syarat ini yang diangkat jadi pppk 2024
indikasi kedaruratan medis meliputi kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu, serta kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tak dapat diperbaiki.
transplantasi organ dan jaringan tubuh
pp kesehatan juga mengatur soal transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. jaringan yang diperoleh dari berbagai jenis, termasuk sisa jaringan hasil operasi, hanya dilakukan pendataan oleh bank mata dan/atau bank jaringan. 
pemerintah pusat, daerah, dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan bank mata dan bank jaringan sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. menteri juga bertugas membentuk bank mata pusat sebagai bank mata rujukan nasional.
baca juga:siap-siap, pemerintah cairkan 4 tunjangan untuk guru tk, sd, smp, sma, dan smk
baca juga:menpan rb: hanya tenaga honorer yang memenuhi dua syarat ini yang diangkat jadi pppk 2024
pp kesehatan ini menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan standar kesehatan di indonesia melalui pengaturan yang lebih ketat dan komprehensif. (*)