Kapitalisasi Pilkada Ancaman bagi Sumsel

REL, Palembang – Sejumlah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) diprediksi akan mengalami kapitalisasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Daerah-daerah tersebut termasuk Musi Banyuasin (Muba), Palembang, Musi Rawas (Mura), dan beberapa wilayah lainnya. 

Fenomena ini ditandai dengan dugaan adanya para calon kepala daerah (Cakada) yang memiliki modal finansial kuat, yang diduga memberikan mahar untuk mendapatkan dukungan partai politik (Parpol). 

Akibatnya, banyak kader Parpol dan calon potensial yang mampu memajukan daerah tersingkir karena tidak mendapat dukungan yang cukup sesuai mekanisme persyaratan 20% kursi hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, menyoroti bahwa Pilkada seharusnya menjadi ajang persaingan antar Cakada berdasarkan visi dan misi yang mereka bawa. 

BACA JUGA:Lapas Kelas IIA Lubuklinggau Siapkan 2 TPS

BACA JUGA:Pimpin Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-63 di Griya Agung

Namun, meskipun pendaftaran resmi belum dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah Cakada diduga telah 'memborong' kursi Parpol dan menjegal calon lain yang mungkin memiliki visi yang lebih baik.

“Jika kapitalisasi dukungan Parpol dalam Pilkada didasarkan pada kinerja, jaringan, dan kemampuan untuk memajukan daerah, itu sah-sah saja. Namun, jika dukungan tersebut diberikan semata-mata atas dasar finansial tanpa ada prestasi atau bahkan dengan latar belakang hukum yang buruk, dampaknya akan dirasakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Bagindo.

Salah satu contoh nyata, menurut Bagindo, terjadi di Pilkada Muba. Salah satu pasangan calon (Paslon) diduga membeli kursi Parpol agar bisa maju, sementara pesaingnya yang memiliki hasil survei lebih baik terpaksa tersingkir karena tidak mendapat dukungan Parpol. 

Sebagai daerah dengan APBD terbesar di Sumsel yang mencapai Rp 4,2 triliun, Muba berpotensi menjadi lahan subur bagi penyalahgunaan anggaran jika kapitalisasi Pilkada ini terus terjadi.

BACA JUGA:Kejari Muba Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Aplikasi Santan

BACA JUGA:Plt Kadis PMD Muba Ditetapkan Sebagai Tersangka

“Kinerja dan prestasi menjadi hal penting dalam menentukan Paslon yang layak didukung. Ketika seseorang mengandalkan finansial untuk maju, maka ketika terpilih, APBD akan dijadikan alat untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Potensi sumber daya alam (SDA) dan APBD yang besar di Muba bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” jelasnya.

Selain Muba, Pilkada di Palembang juga menjadi sorotan. Bagindo mengungkapkan, ada dugaan kapitalisasi dukungan Parpol terhadap Paslon di Palembang, yang mencederai nilai-nilai demokrasi.