Kapitalisasi Pilkada Ancaman bagi Sumsel

Reporter: Mael |

Editor: Mael |

Selasa , 20 Aug 2024 - 21:43

Bagindo Togar. Foto: dok/ist--

REL, Palembang – Sejumlah daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) diprediksi akan mengalami kapitalisasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Daerah-daerah tersebut termasuk Musi Banyuasin (Muba), Palembang, Musi Rawas (Mura), dan beberapa wilayah lainnya.

Fenomena ini ditandai dengan dugaan adanya para calon kepala daerah (Cakada) yang memiliki modal finansial kuat, yang diduga memberikan mahar untuk mendapatkan dukungan partai politik (Parpol).

Akibatnya, banyak kader Parpol dan calon potensial yang mampu memajukan daerah tersingkir karena tidak mendapat dukungan yang cukup sesuai mekanisme persyaratan 20% kursi hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar, menyoroti bahwa Pilkada seharusnya menjadi ajang persaingan antar Cakada berdasarkan visi dan misi yang mereka bawa.

Namun, meskipun pendaftaran resmi belum dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah Cakada diduga telah 'memborong' kursi Parpol dan menjegal calon lain yang mungkin memiliki visi yang lebih baik.

“Jika kapitalisasi dukungan Parpol dalam Pilkada didasarkan pada kinerja, jaringan, dan kemampuan untuk memajukan daerah, itu sah-sah saja. Namun, jika dukungan tersebut diberikan semata-mata atas dasar finansial tanpa ada prestasi atau bahkan dengan latar belakang hukum yang buruk, dampaknya akan dirasakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata Bagindo.

Salah satu contoh nyata, menurut Bagindo, terjadi di Pilkada Muba. Salah satu pasangan calon (Paslon) diduga membeli kursi Parpol agar bisa maju, sementara pesaingnya yang memiliki hasil survei lebih baik terpaksa tersingkir karena tidak mendapat dukungan Parpol.

Sebagai daerah dengan APBD terbesar di Sumsel yang mencapai Rp 4,2 triliun, Muba berpotensi menjadi lahan subur bagi penyalahgunaan anggaran jika kapitalisasi Pilkada ini terus terjadi.

“Kinerja dan prestasi menjadi hal penting dalam menentukan Paslon yang layak didukung. Ketika seseorang mengandalkan finansial untuk maju, maka ketika terpilih, APBD akan dijadikan alat untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. Potensi sumber daya alam (SDA) dan APBD yang besar di Muba bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” jelasnya.

Selain Muba, Pilkada di Palembang juga menjadi sorotan. Bagindo mengungkapkan, ada dugaan kapitalisasi dukungan Parpol terhadap Paslon di Palembang, yang mencederai nilai-nilai demokrasi.

kapitalisasi pilkada ancaman bagi sumsel                            rel, palembang – sejumlah daerah di sumatera selatan (sumsel) diprediksi akan mengalami kapitalisasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang. daerah-daerah tersebut termasuk musi banyuasin (muba), palembang, musi rawas (mura), dan beberapa wilayah lainnya. 
fenomena ini ditandai dengan dugaan adanya para calon kepala daerah (cakada) yang memiliki modal finansial kuat, yang diduga memberikan mahar untuk mendapatkan dukungan partai politik (parpol). 
akibatnya, banyak kader parpol dan calon potensial yang mampu memajukan daerah tersingkir karena tidak mendapat dukungan yang cukup sesuai mekanisme persyaratan 20% kursi hasil pemilihan legislatif (pileg) 2024.
pengamat politik sumsel, bagindo togar, menyoroti bahwa pilkada seharusnya menjadi ajang persaingan antar cakada berdasarkan visi dan misi yang mereka bawa. 
baca juga:lapas kelas iia lubuklinggau siapkan 2 tps
baca juga:pimpin upacara peringatan hari pramuka ke-63 di griya agung
namun, meskipun pendaftaran resmi belum dibuka oleh komisi pemilihan umum (kpu), sejumlah cakada diduga telah 'memborong' kursi parpol dan menjegal calon lain yang mungkin memiliki visi yang lebih baik.
“jika kapitalisasi dukungan parpol dalam pilkada didasarkan pada kinerja, jaringan, dan kemampuan untuk memajukan daerah, itu sah-sah saja. namun, jika dukungan tersebut diberikan semata-mata atas dasar finansial tanpa ada prestasi atau bahkan dengan latar belakang hukum yang buruk, dampaknya akan dirasakan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd),” kata bagindo.
salah satu contoh nyata, menurut bagindo, terjadi di pilkada muba. salah satu pasangan calon (paslon) diduga membeli kursi parpol agar bisa maju, sementara pesaingnya yang memiliki hasil survei lebih baik terpaksa tersingkir karena tidak mendapat dukungan parpol. 
sebagai daerah dengan apbd terbesar di sumsel yang mencapai rp 4,2 triliun, muba berpotensi menjadi lahan subur bagi penyalahgunaan anggaran jika kapitalisasi pilkada ini terus terjadi.
baca juga:kejari muba tetapkan empat tersangka kasus korupsi aplikasi santan
baca juga:plt kadis pmd muba ditetapkan sebagai tersangka 
“kinerja dan prestasi menjadi hal penting dalam menentukan paslon yang layak didukung. ketika seseorang mengandalkan finansial untuk maju, maka ketika terpilih, apbd akan dijadikan alat untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan. potensi sumber daya alam (sda) dan apbd yang besar di muba bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” jelasnya.
selain muba, pilkada di palembang juga menjadi sorotan. bagindo mengungkapkan, ada dugaan kapitalisasi dukungan parpol terhadap paslon di palembang, yang mencederai nilai-nilai demokrasi.
“saya tidak perlu menyebut nama, pasti masyarakat sudah tahu. berbeda dengan pilkada sebelumnya, di mana tokoh yang terpilih mengandalkan kinerja untuk mendapatkan dukungan parpol, saat ini banyak yang hanya mengandalkan finansial. hal ini sangat disayangkan karena tidak membawa manfaat bagi daerah,” katanya.
selain muba dan palembang, fenomena kapitalisasi pilkada juga diduga terjadi di musi rawas (mura). wakil bupati mura, suwarti, yang berencana maju dalam pilkada terpaksa mundur karena partainya memberi dukungan kepada pesaingnya, bupati mura aktif, ratna machmud, meskipun suwarti adalah ketua dpc gerindra.
ketua himpunan pengusaha korps alumni himpunan mahasiswa islam indonesia (hipka) sumsel, qodri usman siregar, menambahkan bahwa terpilihnya cakada yang hasil kapitalisasi akan berdampak buruk pada perekonomian daerah. 
“visi misi seorang cakada seharusnya untuk membangun daerah, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. jika mereka terpilih, dunia usaha akan terganggu. misalnya, dalam hal perizinan, bisa saja muncul biaya-biaya tambahan yang tidak resmi,” ungkap qodri.
qodri berharap pilkada 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar terbaik. ia menekankan agar kasus hukum yang pernah terjadi di muba dan muara enim tidak terulang kembali.
“di muara enim, pergantian kepala daerah terjadi hingga enam kali karena kasus operasi tangkap tangan (ott) kpk. di muba, sudah tiga kali berganti kepala daerah. 
sebagai pengusaha, kami tentu tidak ingin kondisi ini terus terjadi. kondisi daerah yang tidak kondusif akan berdampak pada perekonomian. kami berharap pilkada mendatang dapat melahirkan pemimpin yang baik dan membawa kemenangan bagi semua pihak,” pungkasnya. (*)