Sidang Perdana Kasus Korupsi Proyek RS Pratama Manggelewa Digelar di PN Mataram

Reporter: Riski |

Editor: Riski |

Kamis , 05 Sep 2024 - 16:33

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menggelar sidang perdana empat terdakwa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Manggelewa di Kabupaten Dompu, Kamis.-Foto: dok/ist-

Hal ini didukung oleh hasil pemeriksaan tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Mataram.

Terdakwa Maman, yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) dari Dinas Kesehatan Dompu, juga disebutkan membiarkan proyek berjalan di luar kendali serta memproses pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

Atas perbuatannya, keempat terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang ini merupakan langkah awal dalam proses hukum yang menjerat para terdakwa terkait kasus korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat Dompu.***

sidang perdana kasus korupsi proyek rs pratama manggelewa digelar di pn mataram                            rel , mataram - pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram, nusa tenggara barat, menggelar sidang perdana empat terdakwa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit (rs) pratama manggelewa di kabupaten dompu, kamis.
proyek yang dikerjakan pada tahun 2017 ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga rp1,35 miliar dari total nilai proyek rp15,67 miliar.
majelis hakim yang memimpin persidangan terdiri dari ketua i ketut somanasa dengan anggota irlina dan irawan.
jaksa penuntut umum (jpu) yang hadir untuk membacakan dakwaan ialah budi tridadi wibawa, fajar alamsyah malo, dan muhamad mauludin.
baca juga:hakim agung nonaktif gazalba saleh dituntut 15 tahun penjara dalam kasus korupsi dan tppu
baca juga:chico hakim nyaris duel dengan silfester matutina: profil dan latar belakang
dalam dakwaannya, jpu menguraikan peran keempat terdakwa dalam proyek ini, yang meliputi fery alias hery, christin agustiningsih, muh. kadafi marikar, dan benny burhanudin.
fery, yang bertindak sebagai konsultan perencana melalui cv fiscon, diduga memberikan uang sebesar rp48,4 juta kepada pemilik perusahaan perencana, ika taruna sumarprayono, sebagai bagian dari anggaran perencanaan. fery sendiri menerima 97 persen dari anggaran tersebut.
christin agustiningsih, direktur cv nirmana consultant yang bertugas mengawasi proyek, juga terlibat dengan menerima rp49,9 juta dari fery, meskipun pengawasan proyek tidak pernah dijalankan sesuai ketentuan.
muh. kadafi marikar, yang seharusnya bertanggung jawab sebagai pelaksana proyek melalui pt sultana anugrah, diduga tidak pernah hadir di lokasi proyek dan mengalihkan pekerjaan kepada benny burhanudin, seorang pemodal yang tidak termasuk dalam tim inti perusahaan.
baca juga:heboh chico hakim nyaris adu jotos dengan silfester saat bela rocky gerung
baca juga:silfester matutina emosi kalah debat dengan rocky gerung, ernest prakasa: 
jaksa mengungkap bahwa akibat dari pengalihan pekerjaan tersebut, pelaksanaan proyek menjadi tidak terkendali dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
pengurangan volume pekerjaan, seperti dalam pemasangan batu kali, beton, dan plafon, menyebabkan bangunan rs pratama manggelewa berpotensi ambruk.
hal ini didukung oleh hasil pemeriksaan tim ahli dari fakultas teknik universitas mataram.
terdakwa maman, yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (ppk) dan kuasa pengguna anggaran (kpa) dari dinas kesehatan dompu, juga disebutkan membiarkan proyek berjalan di luar kendali serta memproses pembayaran kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.
baca juga:debat panas di acara tv: rocky gerung dan silfester matutina nyaris adu jotos, politisi pdip murka
baca juga:profil chico hakim, juru bicara pdip yang mendadak viral di media sosial
atas perbuatannya, keempat terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 juncto pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
sidang ini merupakan langkah awal dalam proses hukum yang menjerat para terdakwa terkait kasus korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat dompu.***