Perlukah Ujian Nasional Kembali Diberlakukan? Ini Pendapat Para Pakar Pendidikan

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Kamis , 31 Oct 2024 - 06:26

Perlukah Ujian Nasional Kembali Diberlakukan? Ini Pendapat Para Pakar Pendidikan-ist/net-

Perlukah Ujian Nasional Kembali Diberlakukan? Ini Pendapat Para Pakar Pendidikan

REL, Jakarta - Pemerintahan baru periode 2024-2029 membawa harapan segar bagi perbaikan sistem pendidikan Indonesia.

Salah satu topik yang banyak dibahas adalah kemungkinan kembalinya Ujian Nasional (UN) sebagai evaluasi pendidikan.

Masyarakat dan pakar pendidikan memiliki pendapat yang beragam mengenai perlunya UN dihidupkan kembali dan sistem zonasi dihapuskan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., dalam pernyataannya baru-baru ini, mengungkapkan bahwa perubahan besar seperti kembalinya UN membutuhkan pertimbangan mendalam.

“Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi dengan adanya polemik yang masih berkembang di masyarakat.

Kebijakan pendidikan harus selaras dengan aspirasi masyarakat,” jelasnya kepada wartawan pada Senin (21/10/2024).

UN Bukan Alat Kelulusan yang Tepat

Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Achmad Hidayatullah, PhD, memberikan pandangannya mengenai UN. Menurutnya, UN sebenarnya bertujuan sebagai evaluasi capaian belajar siswa, namun sering kali dijadikan sebagai syarat kelulusan, yang ia anggap kurang tepat.

“Ketika UN yang hanya berlangsung 3 hari dijadikan alat ukur kelulusan, ini bisa memicu stres pada siswa dan rentan terhadap kecurangan,” ujarnya.

Dr. Hidayatullah, lulusan Doctoral School of Education University of Szeged, Hungaria, mengemukakan bahwa UN sebaiknya bukan alat tunggal dalam menilai keberhasilan belajar siswa. Ia mengusulkan agar evaluasi hasil belajar dilakukan di tingkat regional atau langsung oleh satuan pendidikan.

Dengan demikian, kualitas pembelajaran bisa lebih ditingkatkan tanpa memaksa siswa menghadapi ujian yang berat dan berdampak jangka pendek.

perlukah ujian nasional kembali diberlakukan? ini pendapat para pakar pendidikan                            perlukah ujian nasional kembali diberlakukan? ini pendapat para pakar pendidikan
rel, jakarta - pemerintahan baru periode 2024-2029 membawa harapan segar bagi perbaikan sistem pendidikan indonesia. 
salah satu topik yang banyak dibahas adalah kemungkinan kembalinya ujian nasional (un) sebagai evaluasi pendidikan. 
masyarakat dan pakar pendidikan memiliki pendapat yang beragam mengenai perlunya un dihidupkan kembali dan sistem zonasi dihapuskan.
menteri pendidikan dasar dan menengah, prof. dr. abdul mu'ti, m.ed., dalam pernyataannya baru-baru ini, mengungkapkan bahwa perubahan besar seperti kembalinya un membutuhkan pertimbangan mendalam. 
“kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi dengan adanya polemik yang masih berkembang di masyarakat. 
kebijakan pendidikan harus selaras dengan aspirasi masyarakat,” jelasnya kepada wartawan pada senin (21/10/2024).
baca juga:suhu panas melanda ri, ini daftar 10 daerah dengan suhu tertinggi, sumsel termasuk di antaranya
baca juga:perubahan kurikulum dan evaluasi, mendikdasmen abdul mu'ti tekankan kebijakan pendidikan tidak buru-buru
un bukan alat kelulusan yang tepat
pakar pendidikan dari universitas muhammadiyah surabaya, achmad hidayatullah, phd, memberikan pandangannya mengenai un. menurutnya, un sebenarnya bertujuan sebagai evaluasi capaian belajar siswa, namun sering kali dijadikan sebagai syarat kelulusan, yang ia anggap kurang tepat.
 “ketika un yang hanya berlangsung 3 hari dijadikan alat ukur kelulusan, ini bisa memicu stres pada siswa dan rentan terhadap kecurangan,” ujarnya.
dr. hidayatullah, lulusan doctoral school of education university of szeged, hungaria, mengemukakan bahwa un sebaiknya bukan alat tunggal dalam menilai keberhasilan belajar siswa. ia mengusulkan agar evaluasi hasil belajar dilakukan di tingkat regional atau langsung oleh satuan pendidikan. 
dengan demikian, kualitas pembelajaran bisa lebih ditingkatkan tanpa memaksa siswa menghadapi ujian yang berat dan berdampak jangka pendek.
ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki asesmen nasional (an) sebagai alternatif evaluasi. an dianggap lebih fleksibel dan sesuai untuk kebutuhan siswa. “pemerintah cukup menekankan pembenahan pada an dengan dukungan dan penyempurnaan lebih lanjut,” imbuhnya.
sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan
sistem zonasi juga menjadi topik hangat dalam perdebatan ini. dayat, seorang pakar pendidikan lain, menilai bahwa zonasi dapat membantu pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah indonesia. 
meskipun awalnya ditentang oleh beberapa siswa dan orang tua, dayat menyatakan bahwa zonasi mampu mengurangi ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit.
“tanpa zonasi, gap antara sekolah favorit dan non-favorit akan semakin besar, seperti yang terjadi sebelumnya,” ujar dayat. namun, ia juga menyoroti tantangan dalam implementasinya, seperti manipulasi alamat untuk bisa masuk ke sekolah tertentu.
untuk memperkuat sistem zonasi, dayat menyarankan agar pengawasan selama proses penerimaan peserta didik baru (ppdb) lebih diperketat, serta kualitas sekolah non-favorit perlu ditingkatkan. 
baca juga:bantuan pendidikan pip 2024 cair untuk siswa sd hingga sma, begini cara cek penerima!
baca juga:pj sekda dorong transformasi pendidikan berbasis aset
“kualitas sekolah dapat ditingkatkan dengan fasilitas yang lebih baik dan penguatan kompetensi guru,” tambahnya.
pemberdayaan guru dan siswa melalui platform yang tepat
dayat juga menekankan pentingnya pemerintah untuk memperhatikan platform yang digunakan oleh guru dan siswa. 
saat ini, platform merdeka mengajar (pmm) seringkali dianggap membebani guru dengan tugas administrasi yang berlebihan. ia berharap platform yang digunakan ke depan lebih mendukung pembelajaran yang esensial, bukan hanya berfokus pada administrasi.
"guru dan siswa seharusnya fokus pada pembelajaran, bukan hanya mengikuti arahan aplikasi. platform harus berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan, bukan menambah beban,” pungkasnya.
keputusan untuk mengembalikan un atau mempertahankan sistem zonasi perlu kajian mendalam dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan kondisi pendidikan di indonesia. 
pendidikan adalah fondasi untuk masa depan, dan setiap kebijakan harus membawa dampak positif jangka panjang bagi generasi penerus. 
baca juga:akan dihapus? mendikdasmen abdul mu'ti angkat bicara soal kurikulum merdeka dan sistem zonasi ppdb di era prab
baca juga:gaji guru naik 2025, abdul mu'ti pastikan anggaran sudah disiapkan dalam apbn
pemerintah diharapkan mampu menghadirkan sistem pendidikan yang adil, berimbang, dan relevan bagi semua pihak.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 30 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan