KPK Umumkan Gubernur Bengkulu Tersangka Korupsi! Operasi Tangkap Tangan Terkuak

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Senin , 25 Nov 2024 - 05:18

kpk saat melakukan jumpa pers-ist/net-

Penetapan tersangka ini menjadi bukti nyata komitmen KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Wakil Ketua KPK menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi, apalagi yang memanfaatkan posisi strategis untuk memperkaya diri sendiri.

"Kami akan terus mendalami kasus ini dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Semua proses akan dilakukan secara transparan dan akuntabel," tegas Alexander.

Dampak Kasus bagi Pemerintahan Bengkulu

Penetapan tersangka terhadap Gubernur Rohidin Mersyah menjadi pukulan telak bagi pemerintahan Provinsi Bengkulu. Kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah terancam runtuh, terlebih dengan keterlibatan pejabat tinggi lainnya.

KPK memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur, dan masyarakat diminta untuk bersabar menunggu hasil penyidikan. "Kami menghimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku," tutup Tessa.***

kpk umumkan gubernur bengkulu tersangka korupsi! operasi tangkap tangan terkuak                            kpk umumkan gubernur bengkulu tersangka korupsi! operasi tangkap tangan terkuak
rel, jakarta, 24 november 2024 – komisi pemberantasan korupsi (kpk) resmi menetapkan gubernur bengkulu, rohidin mersyah, sebagai tersangka dalam kasus korupsi.
penetapan ini diumumkan langsung oleh wakil ketua kpk, alexander marwata, dalam konferensi pers yang berlangsung minggu (24/11/2024).
"atas fakta peristiwa tersebut, kpk telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. kpk selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu rm (rohidin mersyah), gubernur bengkulu," jelas alexander.
selain rohidin, dua pejabat lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. mereka adalah sekretaris daerah provinsi bengkulu, isnan fajri (if), serta ajudan gubernur, evriansyah alias ac atau anca (ev).
baca juga:kpk ott pejabat bengkulu: fakta, dugaan, dan reaksi publik
baca juga:luar biasa! tol 330 km palembang-bengkulu pangkas waktu perjalanan jadi 4 jam
ott dan modus korupsi
kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan kpk di bengkulu. dalam ott tersebut, tim kpk mengamankan delapan orang dari jajaran pemerintah daerah provinsi bengkulu. tidak hanya itu, sejumlah uang, dokumen, dan barang bukti elektronik juga disita sebagai bagian dari penyelidikan.
"ott ini terkait dugaan pungutan ke pegawai untuk pendanaan pilkada," ungkap alexander. dugaan ini memperkuat indikasi bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu.
kronologi penangkapan
operasi ini dilakukan secara cepat dan terstruktur. tim kpk mengidentifikasi adanya aliran dana mencurigakan yang bersumber dari pungutan terhadap pegawai pemerintahan. penangkapan berlangsung tanpa hambatan, dan seluruh tersangka kini dalam proses pemeriksaan intensif.
juru bicara kpk, tessa mahardhika, menambahkan bahwa barang bukti yang ditemukan sangat kuat untuk mendukung kasus ini. "kami telah mengamankan uang, dokumen, serta barang bukti elektronik yang relevan dengan dugaan korupsi ini," jelas tessa.
komitmen kpk memberantas korupsi
penetapan tersangka ini menjadi bukti nyata komitmen kpk dalam memberantas korupsi di indonesia. wakil ketua kpk menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku korupsi, apalagi yang memanfaatkan posisi strategis untuk memperkaya diri sendiri.
"kami akan terus mendalami kasus ini dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. semua proses akan dilakukan secara transparan dan akuntabel," tegas alexander.
baca juga:jarak tempuh lubuk linggau-bengkulu nanti hanya 1 jam, berkat tol senilai rp33,12 triliun
baca juga:bikin geleng-geleng kepala, nih 5 pengusaha tambang terkaya di bengkulu 
dampak kasus bagi pemerintahan bengkulu
penetapan tersangka terhadap gubernur rohidin mersyah menjadi pukulan telak bagi pemerintahan provinsi bengkulu. kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah terancam runtuh, terlebih dengan keterlibatan pejabat tinggi lainnya.
kpk memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur, dan masyarakat diminta untuk bersabar menunggu hasil penyidikan. "kami menghimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku," tutup tessa.***