Presiden Prabowo Teken Perpres Nomor 203 Tahun 2024, Atur Tunjangan Kinerja Pegawai BIN

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 18 Dec 2024 - 06:00

Presiden Indonesia Prabowo Subianto -Doc/Foto.Ist-

REL,BACAKORAN.CO – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 203 Tahun 2024 yang mengatur pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN). Perpres ini ditetapkan pada 16 Desember 2024 dan diumumkan kepada publik pada 17 Desember 2024.

Perpres baru ini bertujuan memastikan pemberian tunjangan kinerja dilakukan secara adil berdasarkan capaian kinerja dan kelas jabatan masing-masing pegawai, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi. Sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2018, Perpres Nomor 203 Tahun 2024 diharapkan mampu memperkuat komitmen reformasi birokrasi di lingkungan BIN.

Kepala BIN Dapat Tunjangan Khusus

Salah satu poin penting dalam Perpres ini adalah besaran tunjangan kinerja bagi Kepala BIN, yang ditetapkan sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan BIN. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 5 Perpres 203/2024.

Selain itu, semua penerima tunjangan kinerja di lingkungan BIN diwajibkan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tunjangan kinerja.

Pengecualian Penerima Tunjangan Kinerja

Perpres ini juga mengatur kelompok pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan kinerja. Terdapat empat golongan yang tidak akan mendapatkan tukin, yaitu:

1. Pegawai tanpa jabatan tertentu.

2. Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

3. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.

presiden prabowo teken perpres nomor 203 tahun 2024, atur tunjangan kinerja pegawai bin                            rel,bacakoran.co – presiden republik indonesia, prabowo subianto, telah menandatangani peraturan presiden (perpres) nomor 203 tahun 2024 yang mengatur pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai di lingkungan badan intelijen negara (bin). perpres ini ditetapkan pada 16 desember 2024 dan diumumkan kepada publik pada 17 desember 2024.
perpres baru ini bertujuan memastikan pemberian tunjangan kinerja dilakukan secara adil berdasarkan capaian kinerja dan kelas jabatan masing-masing pegawai, sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi. sebagai pengganti peraturan presiden nomor 117 tahun 2018, perpres nomor 203 tahun 2024 diharapkan mampu memperkuat komitmen reformasi birokrasi di lingkungan bin.
baca juga:uin alauddin makassar, skandal uang palsu, citra kampus palsu, dan rektor tak tahu malu
baca juga:pelantikan sjafrie sjamsoeddin sebagai ketua harian dewan pertahanan nasional oleh presiden prabowo
kepala bin dapat tunjangan khusus
salah satu poin penting dalam perpres ini adalah besaran tunjangan kinerja bagi kepala bin, yang ditetapkan sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan bin. ketentuan ini tertuang dalam pasal 5 perpres 203/2024.
selain itu, semua penerima tunjangan kinerja di lingkungan bin diwajibkan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan tunjangan kinerja.
baca juga:ppn naik jadi 12%, prabowo berikan 15 hadiah ini untuk rakyat
baca juga:perubahan beban mengajar guru dari 24 jam menjadi 18 jam: dampak dan harapan baru untuk pendidikan di indonesi
pengecualian penerima tunjangan kinerja
perpres ini juga mengatur kelompok pegawai yang tidak berhak menerima tunjangan kinerja. terdapat empat golongan yang tidak akan mendapatkan tukin, yaitu:
1. pegawai tanpa jabatan tertentu.
2. pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
3. pegawai yang sedang menjalani tugas belajar lebih dari enam bulan.
4. pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun (mpp).
ketentuan ini diatur secara rinci dalam pasal 7 perpres 203/2024. langkah ini bertujuan agar kebijakan tunjangan kinerja lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil kinerja aktual.
baca juga:pencairan tunjangan profesi guru (tpg) 100 persen secara bertahap, berikut detailnya
baca juga:menag ri bahas wacana kuota tambahan haji 2025, ini penjelasannya
komitmen reformasi birokrasi
presiden prabowo menegaskan bahwa perpres ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi di tubuh bin. melalui pengaturan tunjangan kinerja berbasis capaian kinerja dan jabatan, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pegawai di lingkungan bin memiliki dorongan lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.
perpres mulai berlaku
perpres nomor 203 tahun 2024 ditetapkan pada 16 desember 2024 dan diundangkan pada hari yang sama oleh menteri sekretaris negara, prasetyo hadi. dengan diundangkannya perpres ini, maka perpres nomor 117 tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.
masyarakat dapat mengakses salinan resmi perpres ini melalui laman jdih.setneg.go.id, yang menyediakan informasi dan lampiran terkait kebijakan tersebut.
baca juga:prabowo kerahkan 15 ribu petugas untuk amankan jaringan internet selama libur nataru 2024/2025
baca juga:perubahan beban mengajar guru dari 24 jam menjadi 18 jam: dampak dan harapan baru untuk pendidikan di indonesi
kesimpulan
perpres 203/2024 merupakan kebijakan strategis yang mengatur pemberian tunjangan kinerja di lingkungan bin. kebijakan ini mempertegas prinsip reward and punishment berbasis kinerja, dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. dengan adanya perpres ini, diharapkan pegawai bin dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja serta berpartisipasi aktif dalam reformasi birokrasi nasional***