MK Hapus Presidential Threshold: Demokrasi Indonesia Memasuki Babak Baru

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Jumat , 03 Jan 2025 - 06:00

Doc/Foto/Ist--

REL,BACAKORAN.CO – Dalam sebuah keputusan bersejarah, Konstitusi Mahkamah (MK) mengabulkan gugatan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selama ini menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold sebesar 20% kursi DPR atau 25 % suara sah nasional. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta, hari ini.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat membacakan putusan. MK menyatakan bahwa Pasal 222 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Gugatan dan Pertimbangan Konstitusi

Perkara bernomor 62/PUU-XXI/2023 ini disampaikan oleh Enika Maya Oktavia, yang dalam petitumnya menyebut Presidential Threshold melanggar batas kebijakan hukum terbuka dan bertentangan dengan moralitas demokrasi. Pemohon juga menyatakan bahwa aturan tersebut membatasi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak sesuai dengan semangat demokrasi dalam UUD 1945.

Keputusan MK ini menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden menciptakan diskriminasi politik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

Dissenting Opinion dan Reaksi Publik

Dalam proses pengambilan keputusan, dua hakim Anwar Usman dan Daniel Yusmic Foekh menyampaikan dissenting opinion yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di internal MK.

Reaksi masyarakat terhadap keputusan ini cukup beragam. Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut penghapusan Presidential Threshold sebagai “pemulihan demokrasi Indonesia yang sehat.” Sementara itu, beberapa partai besar seperti Golkar menyatakan terkejut dan akan mempelajari dampaknya lebih lanjut.

mk hapus presidential threshold: demokrasi indonesia memasuki babak baru                            rel,bacakoran.co – dalam sebuah keputusan bersejarah, konstitusi mahkamah (mk) mengabulkan gugatan terhadap pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang selama ini menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20% kursi dpr atau 25 % suara sah nasional. keputusan ini dibacakan oleh ketua mk, suhartoyo, dalam sidang yang digelar di gedung mk, jakarta, hari ini.
“mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar suhartoyo saat membacakan putusan. mk menyatakan bahwa pasal 222 bertentangan dengan uud 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
baca juga: hadiah tahun baru, pemerintah berikan diskon listrik 50 persen
baca juga: mulai januari 2025, presiden prabowo setujui bantuan pangan beras 10 kg selama 6 bulan
gugatan dan pertimbangan konstitusi
perkara bernomor 62/puu-xxi/2023 ini disampaikan oleh enika maya oktavia, yang dalam petitumnya menyebut presidential threshold melanggar batas kebijakan hukum terbuka dan bertentangan dengan moralitas demokrasi. pemohon juga menyatakan bahwa aturan tersebut membatasi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak sesuai dengan semangat demokrasi dalam uud 1945.
keputusan mk ini menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden menciptakan diskriminasi politik yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.
baca juga: kenaikan gaji guru pns tahun 2025: perhitungan pajak dan perhitungan pendapatan
baca juga: masyarakat sambut positif kebijakan ppn 12 persen khusus barang mewah
dissenting opinion dan reaksi publik
dalam proses pengambilan keputusan, dua hakim anwar usman dan daniel yusmic foekh menyampaikan dissenting opinion yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di internal mk.
reaksi masyarakat terhadap keputusan ini cukup beragam. ketua partai buruh, said iqbal, menyebut penghapusan presidential threshold sebagai “pemulihan demokrasi indonesia yang sehat.” sementara itu, beberapa partai besar seperti golkar menyatakan terkejut dan akan mempelajari dampaknya lebih lanjut.
baca juga: wacana pembentukan provinsi sumatera selatan barat makin menguat, pali dan muara enim siap bergabung
baca juga: cara beli pupuk subsidi mulai 1 januari 2025, harga mulai rp 2.000-an per kg
langkah selanjutnya
dengan dihapuskannya pasal 222, dpr dan pemerintah berkewajiban menyusun norma baru terkait pencalonan presiden. hingga norma baru diterbitkan, proses pencalonan presiden pada pemilu mendatang berpotensi menjadi lebih inklusif dan kompetitif, tanpa batasan jumlah kursi atau suara sebagai syarat utama.
keputusan ini membuka peluang bagi partai politik kecil dan calon independen untuk berkompetisi dalam pilpres, sehingga diprediksi akan meningkatkan keterwakilan politik dan pilihan bagi masyarakat.
“ini adalah tonggak baru demokrasi kita,” kata seorang pengamat politik, menyebut keputusan ini sebagai langkah maju untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu di indonesia.
demokrasi indonesia kini memasuki babak baru dengan harapan terciptanya persaingan politik yang lebih sehat dan merata.***