MK Terima 314 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Sidang Dimulai Pekan Depan

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 04 Jan 2025 - 06:02

MK Terima 314 Permohonan Sengketa Pilkada 2024, Sidang Dimulai Pekan Depan-ist/net-

mk terima 314 permohonan sengketa pilkada 2024, sidang dimulai pekan depan                            mk terima 314 permohonan sengketa pilkada 2024, sidang dimulai pekan depan
rel, jakarta – mahkamah konstitusi (mk) mencatat sebanyak 314 permohonan perselisihan hasil pilkada (php) yang diajukan oleh berbagai pihak.
sidang perdana terkait sengketa pilkada 2024 akan dimulai pada pekan depan, tepatnya pada 8 januari 2025.
ketua mk, suhartoyo, dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2024 di gedung mk, jakarta pusat, kamis (2/1/2025), menyatakan bahwa pihaknya telah siap menangani perkara tersebut.
314 permohonan sengketa pilkada
berdasarkan data yang disampaikan, total 314 permohonan sengketa pilkada terdiri dari:
242 permohonan sengketa pilbup (pemilihan bupati)
23 permohonan sengketa pilgub (pemilihan gubernur)
49 permohonan sengketa pilwalkot (pemilihan wali kota)
jumlah ini mencerminkan tingginya intensitas kompetisi politik di daerah dalam pilkada serentak 2024.
baca juga:pemerintah bakal salurkan bantuan pangan beras 6 bulan di 2025
baca juga:pendaki asal bengkulu meninggal di puncak gunung dempo
langkah persiapan mk
suhartoyo menjelaskan bahwa mk telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menangani perselisihan hasil pilkada. beberapa persiapan yang dilakukan antara lain:
1. pembaruan regulasi tata beracara phpu
regulasi baru ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara.
2. bimbingan teknis hukum acara
mk memberikan pelatihan kepada para pemangku kepentingan pilkada serentak agar memahami proses hukum terkait perselisihan hasil pemilihan.
3. pembentukan gugus tugas
gugus tugas ini dibentuk untuk mendukung efisiensi penanganan kasus sengketa.
4. workshop dan coaching clinic
kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas tim yang terlibat dalam penanganan perkara.
5. pengembangan sarana dan prasarana
mk juga melakukan modernisasi fasilitas persidangan, termasuk pengembangan teknologi untuk mendukung kelancaran sidang.
sidang perdana dimulai 8 januari 2025
sidang pertama akan digelar pekan depan dengan mengacu pada regulasi yang telah diperbarui. proses persidangan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
baca juga:jaksa agung umumkan daftar koruptor kasus tambang timah, kerugian negara capai rp310,6 triliun
baca juga:mk hapus presidential threshold: demokrasi indonesia memasuki babak baru
dengan persiapan matang dan jumlah permohonan sengketa yang signifikan, mk akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas demokrasi melalui penyelesaian sengketa pilkada 2024.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan