Pemerintah Keluarkan Skema Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, Alokasikan 7 Jabatan

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Kamis , 30 Jan 2025 - 08:00

Doc/Foto/Ist--

pemerintah keluarkan skema pengangkatan pppk paruh waktu, alokasikan 7 jabatan                            rel,bacakoran.co - pemerintah indonesia telah mengeluarkan skema resmi untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) paruh waktu.
kebijakan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pegawai non-asn (honorer) yang telah terdaftar dalam pangkalan data badan kepegawaian negara (bkn) namun tidak lulus atau tidak memperoleh formasi dalam seleksi pppk 2024.
keputusan ini tercantum dalam keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ri nomor 16 tahun 2025.
skema pppk paruh waktu ini mencakup berbagai rincian terkait penghasilan dan status pegawai yang diterima di instansi pemerintah.
baca juga:resmi dibuka! rekrutmen pendamping desa 2025, kesempatan emas untuk berkontribusi pada pembangunan desa
kepala bkn, prof. zudan arif, mengimbau agar pegawai honorer yang telah terdaftar di database bkn tetap tenang dan fokus mengikuti setiap tahapan seleksi yang berlaku.
ia juga menekankan pentingnya penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
7 jabatan pppk paruh waktu
pemerintah telah mengalokasikan tujuh jabatan untuk pppk paruh waktu, yakni:
1. guru dan tenaga kependidikan
2. tenaga kesehatan
3. tenaga teknis
4. pengelola umum operasional
5. operator layanan operasional
6. pengelola layanan operasional
7. penata layanan operasional
baca juga:awas! jalan lahat-pagaralam terancam putus, pengendara diminta waspada!
masa kerja dan upah pppk paruh waktu
dalam keputusan menpan rb nomor 16 tahun 2025, status kepegawaian pppk paruh waktu diatur sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah dengan nomor induk pppk/nomor identitas asn.
masa perjanjian kerja untuk pppk paruh waktu ditetapkan per tahun dan akan dicantumkan dalam perjanjian kerja.
jam kerja dan durasi kerja pppk paruh waktu ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk), sesuai dengan anggaran dan karakteristik pekerjaan.
pppk paruh waktu juga akan menjalani evaluasi kinerja triwulanan dan tahunan yang menjadi dasar penilaian kinerja organisasi.
evaluasi ini menjadi pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan sebagai pppk penuh.
baca juga:ujian nasional 2025 kembali digelar, ini 5 fakta terbarunya! nama diganti hingga alasan guru menolak
mengenai gaji, pppk paruh waktu akan menerima upah sesuai dengan yang diterima saat menjadi pegawai non-asn atau mengikuti upah minimum yang berlaku di wilayah tempat mereka bertugas.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 13 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan