Masih Berhak Atas Rp 66,81 Miliar

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 20:26

KUNJUNGAN: Sekda Kota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025). Foto: dok/ist--

masih berhak atas rp 66,81 miliar                            rel, lubuklinggau – sekretaris daerah (sekda) kota lubuklinggau, h. trisko defriyansa, melakukan kunjungan kerja ke kementerian keuangan (kemenkeu) ri di jakarta pusat, jumat (31/1/2025).
kunjungan ini bertujuan untuk membahas dana bagi hasil (dbh) dan insentif fiskal (if) bagi kota lubuklinggau.
dalam pertemuan dengan tim direktorat jenderal perimbangan keuangan daerah kemenkeu, sekda bertemu dengan jefri husadat sirat (jf akpd dbh sda) dan haris (tim jf insentif fiskal). 
salah satu poin utama pembahasan adalah implementasi peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 89 tahun 2024, khususnya terkait kurang bayar dan lebih bayar (kblb) dbh tahun 2024.
baca juga:jaringan irigasi di dusun sandar angin butuh perbaikan
dalam pertemuan tersebut, sekda menyampaikan surat dari pemkot lubuklinggau yang berisi permohonan pencairan dbh kblb 2024. 
berdasarkan pmk nomor 89 tahun 2024, total kurang bayar dbh pemerintah pusat kepada pemkot lubuklinggau tahun 2023 tercatat sebesar rp 86,81 miliar, sementara lebih bayar dbh sebesar rp 19,99 miliar.
dengan demikian, setelah dikurangi, lubuklinggau masih memiliki hak atas dbh senilai rp 66,81 miliar. 
dari jumlah tersebut, pemerintah pusat telah menyalurkan rp 5,09 miliar dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (tdf).
baca juga:produktivitas padi merosot drastis
oleh karena itu, pemkot mengajukan permohonan pencairan sisa dbh senilai rp 61,72 miliar.
h. trisko defriyansa berharap agar pencairan kblb dapat segera direalisasikan. 
dana tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemkot lubuklinggau, termasuk pembayaran surat perintah hibah (sph) kepada pihak ketiga.
namun, jefri husadat sirat menegaskan bahwa pencairan dbh masih bergantung pada kondisi keuangan negara dan menunggu keputusan menteri keuangan (kmk). 
dengan demikian, belum ada kepastian kapan sisa dana rp 61,72 miliar itu akan cair sepenuhnya.
baca juga:kepala lapas kelas iia lahat berganti
selain membahas dbh, pertemuan ini juga membahas alokasi insentif fiskal untuk kota lubuklinggau. 
dipastikan bahwa pada tahun 2025, lubuklinggau akan menerima insentif fiskal sebesar rp 7,5 miliar.
dana ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap beberapa indikator kinerja, seperti pengelolaan keuangan daerah yang baik, dukungan terhadap kebijakan nasional, pelayanan dasar yang optimal dan kebijakan pemerintah daerah yang efektif.
dengan adanya insentif ini, diharapkan pemkot lubuklinggau dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Rel 2 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan