Fokus Sinkronisasi Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

KONSULTASI: Forum Konsultasi Publik RKPD Sumsel 2026 di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, pada Jumat (14/02/2025). Foto: dok/ist--
REL, Palembang - Dalam upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah, Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Candra, bersama para pemangku kepentingan menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.
Acara ini berlangsung di Auditorium Graha Bina Praja, Palembang, pada Jumat (14/02/2025).
Edward Candra menegaskan bahwa RKPD yang dibahas dalam forum ini harus berbasis pada masalah, potensi, dan harapan, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi Sumatera Selatan saat ini masih menghadapi tantangan, meskipun pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 mencapai 5,03%, menjadikannya yang tertinggi di Sumatera.
BACA JUGA:Aksi Bela Palestina Jilid III Galang Donasi
Namun, angka tersebut mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 5,08%.
“Tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan masih menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, perencanaan yang disusun dalam RKPD 2026 harus mampu menjawab tantangan ini,” ujar Edward.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Regina Ariyanti, menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah untuk memperoleh masukan dan saran dalam penyempurnaan RKPD Sumsel 2026.
“Kami berharap peserta dapat menyampaikan input, tanggapan, dan isu krusial yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan yang lebih baik,” ungkapnya.
BACA JUGA:Tetap Izinkan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
Dalam forum ini, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat baik secara langsung maupun melalui formulir yang telah disediakan.
Pemerintah berharap hasil dari konsultasi ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan sasaran makro pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (*)