MK Tolak Gugatan Pilkada Jeneponto, 11 Daerah Wajib Pemungutan Suara Ulang!

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Selasa , 25 Feb 2025 - 09:00

11 Daerah Wajib Laksanakan PSU

Selain Jeneponto, MK juga memutuskan bahwa 11 daerah lain harus menggelar pemungutan suara ulang.

Beberapa daerah bahkan mengalami diskualifikasi calon yang diduga terlibat pelanggaran pemilu.

Berikut rincian keputusan MK terhadap 11 daerah yang harus melakukan PSU:

1. Kabupaten Pasaman

Keputusan KPU dibatalkan.

Diskualifikasi calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution.

PSU harus dilakukan.

2. Kabupaten Mahakam Ulu

Keputusan KPU dibatalkan.

Paslon nomor urut 3 Owena Mayang - Drs. Stanislaus Liah didiskualifikasi.

PSU wajib digelar.

3. Kabupaten Boven Digoel

Pasangan nomor 3, Petrus Ricolombus Omba, dibatalkan.

Keputusan KPU dianulir.

mk tolak gugatan pilkada jeneponto, 11 daerah wajib pemungutan suara ulang!                            rel,bacakoran.co – mahkamah konstitusi (mk) telah membacakan putusan final terkait sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 pada senin (24/2/2025).
salah satu keputusan yang mencolok adalah penolakan gugatan pasangan calon (paslon) nomor urut 3 di pilkada jeneponto, sementara 11 daerah lainnya harus melaksanakan pemungutan suara ulang (psu).
baca juga:keren banget, ini rekomendasi wisata banyuwangi yang wajib dikunjungi
pilkada jeneponto: gugatan ditolak, hasil tetap
gugatan yang diajukan oleh pasangan muhammad sarif dan moch noer alim qalby (sarif-qalby) kandas setelah mk menolak permohonan mereka secara keseluruhan.
dalam sidang yang disiarkan langsung melalui youtube mahkamah konstitusi ri, ketua majelis hakim suhartoyo menyatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membatalkan hasil yang ditetapkan oleh kpu jeneponto pada 8 desember 2024.
sarif-qalby sebelumnya menggugat hasil pilkada dengan alasan adanya indikasi pelanggaran di 25 tps yang tersebar di lima kecamatan, yaitu arungkeke, kelara, turatea, bontoramba, dan bangkala barat.
namun, dengan ditolaknya gugatan ini, maka kemenangan tetap berada di tangan paslon nomor urut 2, paris yasi-islam iskandar, yang unggul dengan selisih 1.064 suara.
baca juga:luar biasa! ziarah kubra palembang 2025: 25 ribu peziarah dan 5 ulama mancanegara hadir memeriahkan acara reli
berikut rincian hasil pilkada jeneponto 2024 berdasarkan keputusan kpu:
paslon 1: effendi al qadri mulyadi-andry suryana arief bulu – 7.141 suara
paslon 2: paris yasi-islam iskandar – 89.147 suara
paslon 3: muhammad sarif-moch noer alim qalby – 88.083 suara
paslon 4: syamsuddin karlos-syafruddin nurdin – 27.543 suara
11 daerah wajib laksanakan psu
selain jeneponto, mk juga memutuskan bahwa 11 daerah lain harus menggelar pemungutan suara ulang.
beberapa daerah bahkan mengalami diskualifikasi calon yang diduga terlibat pelanggaran pemilu.
berikut rincian keputusan mk terhadap 11 daerah yang harus melakukan psu:
1. kabupaten pasaman
keputusan kpu dibatalkan.
diskualifikasi calon wakil bupati anggit kurniawan nasution.
psu harus dilakukan.
2. kabupaten mahakam ulu
keputusan kpu dibatalkan.
paslon nomor urut 3 owena mayang - drs. stanislaus liah didiskualifikasi.
psu wajib digelar.
3. kabupaten boven digoel
pasangan nomor 3, petrus ricolombus omba, dibatalkan.
keputusan kpu dianulir.
psu harus dilaksanakan tanpa petrus ricolombus omba.
4. kabupaten barito utara
permohonan ditolak, namun psu dilakukan di beberapa tps.
5. kabupaten puncak jaya
keputusan kpu dibatalkan.
penghitungan suara ulang di 22 distrik.
6. kabupaten tasikmalaya
diskualifikasi calon h. ade sugianto.
psu dilakukan dengan memperhitungkan dpt yang sama dalam waktu 60 hari kerja.
7. kabupaten magetan
psu di beberapa tps.
8. kabupaten buru
psu di tps 02 desa debowae.
penghitungan suara ulang di tps 19 desa namlea.
9. provinsi papua
wagub yermias bisai didiskualifikasi.
psu dilakukan tanpa yermias bisai dalam waktu 180 hari.
10. kota banjarbaru
psu dengan satu calon melawan kotak kosong dalam waktu 60 hari.
11. kabupaten empat lawang
psu dilakukan dengan dua pasangan calon yang tersisa dalam waktu 60 hari.
baca juga:polda lampung perketat penindakan terhadap kriminalitas dan peredaran narkoba
putusan final mk dan daftar sengketa yang diputus
mahkamah konstitusi masih harus memutuskan 40 perkara lain yang berkaitan dengan sengketa pilkada di berbagai daerah, termasuk di provinsi bangka belitung, papua pegunungan, dan beberapa kabupaten lainnya.
dengan keputusan ini, daerah-daerah yang diwajibkan melakukan psu harus segera bersiap untuk melaksanakan pemilihan ulang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh mk.
sementara itu, di jeneponto, hasil pilkada yang telah diumumkan sebelumnya tetap berlaku tanpa perubahan.***

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 10 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan