Tim Hukum HBA-Henny Somasi Terbuka KPU-Bawaslu RI

tim hukum hba-henny somasi terbuka kpu-bawaslu ri rel, empat lawang - tim kuasa hukum bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati empat lawang h budi antoni al jufri-henny verawati (hba-henny), meminta seluruh penyelenggara pemilu kabupaten empat lawang diganti. alasannya karena dinilai melakukan penjegalan dan tidak netral. permintaan itu sampaikan melalui somasi terbuka kepada kpu dan bawaslu ri, serta kpu dan bawaslu provinsi sumsel. surat somasi ditandatangani 7 anggota tim kuasa hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 februari 2025.  fahmi nugroho sh mh, menjelaskan somasi terbuka ini sehubungan dengan putusan mk nomor 24/phpu.bup-xxiii/2025 tanggal 24 februari 2025, serta rapat kerja (raker) komisi ii dpr ri dengan kpu, bawasalu, dkpp, dan kemendagri pada 27 februari 2025. “kami mohon kepada kpu ri dan kpu provinsi sumsel, sesuai kewenangannya agar berkenan memberhentikan, memecat, dan mengganti seluruh komisioner kpud kabupaten empat lawang,” kata fahmi dalam somasi terbuka itu, kemarin.  baca juga:kepala bgn sebut mbg akan terus berjalan selama ramadan, ini menunya! alasannya, kpu empat lawang sudah 2 kali menjegal bapaslon hba-henny pada tahap pendaftaran paslon pilkada empat lawang 2024 lalu. “namun semuanya gagal. modusnya, pertama kpu empat lawang mengembalikan berkas pendaftaran hba-henny dengan alasan ‘harus wajib ada surat kesepakatan’,” tegas fahmi. setelah dilakukan gugatan ke bawaslu empat lawang diregister, nomor.01/ps.reg/16.1611/ix/2024, akhirnya terbit berdasarkan surat dinas ketua kpu nomor: 2038/pl.02.2-sd/06/2024. “baru pendaftaran kedua kalinya diterima,” sampainya.   modus kedua, berkelang sehari setelah diterbitkan formulir berita acara penerimaan perbaikan-kwk, pada 21 september 2024 kpu empat lawang kembali menggagalkan pencalonan hba-henny. “kali ini mereka menyatakan bakal calon bupati tidak memenuhi syarat. dengan dalih h. budi antoni aljufri telah menjabat 2 periode sebagai bupati. maka tidak bisa mencalonkan diri kembali,” ulas fahmi. baca juga:serukan toleransi dan hemat belanja di bulan ramadhan fahmi menyatakan klaim kpu empat lawang tersebut bertentangan dengan hukum. buktinya berdasarkan putusan mk nomor 2/puu-xxi/2023 dan putusan mk nomor 24/phpu.bup-xxiii/2025, masa jabatan hba dinyatakan baru satu periode.   "dengan demikian, alasan yang digunakan kpu untuk menggugurkan pasangan ini dianggap tidak sah dan melanggar asas kejujuran serta kepastian hukum," kata fahmi. selain itu, tim hukum hba-henny juga juga menyoroti dugaan ketidaknetralan di tubuh bawaslu kabupaten empat lawang.  sehingga mereka juga meminta agar seluruh komisioner bawaslu empat lawang dicopot dan diganti, karena adanya dugaan konflik kepentingan yang berpotensi mencederai integritas pemilu. “pertama, ketua bawaslu empat lawang rodi karnain, ada hubungan keluarga dengan arifai, calon wakil bupati empat lawang. kakek buyutnya sama,” paparnya.  baca juga:ketua iad sumsel coba buat dodol nanas! kemudian, anggota bawaslu empat lawang hengki gunawan memiliki hubungan keluarga dengan calon bupati empat lawang h joncik muhammad. yakni antara paman dan keponakan. “selanjutnya dalam persidangan di mk, anggota bawaslu empat lawang lainnya ahmad fatria arsasi telah diperingatkan hakim ketua panel i suhartoyo, agar yang bersangkutan tidak boleh berpihak,” ungkap fahmi.  saat dikonfirmasi terkait somasi terbuka tim hukum hba-henny tersebut, ketua kpu empat lawang eskan budiman menegaskan pihaknya fokus bekerja sesuai tupoksi kpu. "kami fokus bekerja sesuai dengan tupoksi kami saja," singkatnya.  sementara ketua bawaslu empat lawang rodi karnain, belum ada jawaban saat dikonfirmasi kemarin. baca juga:satu keluarga keracunan asap genset dalam rumah terpisah, ketua bawaslu provinsi sumsel kurniawan, menjelaskan jika terdapat dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu, saluran hukum yang tepat adalah dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp).   “jika ada pihak yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi pelanggaran, dapat menyampaikan somasi atau laporan langsung kepada dkpp sebagai lembaga yang berwenang,” terangnya, jumat (28/2). bawaslu tetap berkomitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu. sementara terkait putusan mk yang memerintahkan psu pilkada empat lawang 2024, salah satu tugas pihaknya adalah melakukan supervise ke bawaslu kabupaten empat lawang. “bawaslu provinsi sendiri akan berkoordinasi dengan bawaslu ri untuk memastikan pelaksanaannya sesuai regulasi,” ulasnya. baca juga:3 pengedar sabu dibekuk unit reskrim polsek bayung lencir ketua kpu sumsel andika pranata jaya, juga mengatakan kpu akan melaksanakan amar putusan mk terkait untuk dilaksanakan psu di pilkada empat lawang. “saat ini kami sedang melakukan persiapan, " ujarnya, kemarin terkait somasi terbuka dari tim hukum hba-henny yang meminta ganti seluruh komisioner kpu empat lawang, andika mengaku belum menerima somasi tersebut secara resmi. "prinsipnya dalam pandangan kami, kpu empat lawang sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. prosesnya sudah dilalui sejak pencalonan, pendaftaran calon dan seterusnya, " kata andika. bahkan, hba-henny pernah bersengketa di bawaslu, ptun, ma dan terakhir mk. "secara administrasi kan kpu empat lawang mengikuti pkpu, petunjuk teknis hasil konsultasi, dan hasil koordinasi dengan kemendagri. itulah yang jadi pegangan kami, " tandasnya.  baca juga:wabup lahat hadiri penutupan retret di magelang hasil koordinasi dengan kemendagri terkait masa jabatan bakal calon bupati hba itulah, yang digunakan kpu empat lawang untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. “tafsir itu baru diputuskan mk melalui putusan nomor 24,” imbuhnya. andika mengucapkan terima kasih atas semua perhatian ke kpu. “pada prinsipnya, kalau kami dirasa ada kekeliruan, keteledoran atau kealfaan, ada mekanismenya, silakan laporkan kami ke dkpp. kpu empat lawang jika dirasa tidak netral, tidak independen, laporkan saja ke dkpp. siapa pun bisa melaporkannya. dengan begitu akan diketahui apakah kami melanggar etik atau tidak patuh, " tantangnya.   untuk diketahui, sebelumnya kpu ri mengusulkan pelaksanaan psu pilkada 2024 dilaksanakan pada hari sabtu. dengan alasan tidak ada hari libur nasional, dan masyarakat setempat bisa meluangkan waktu pada hari sabtu untuk datang ke tps. baca juga:polres lahat ungkap kasus kampung narkoba dalam operasi pekat musi 2025 sebagaima perintah dalam putusan mk pada senin (24/2), beberapa daerah berbeda tenggat waktu pelaksanaan psu. untuk (tenggat waktu) 30 hari, diiusulkan psu 22 maret 2025. masa 45 hari psu pada 5 april 2025. masa 60 hari, psu pada 19 april 2025. masa 90 hari, psu 24 mei 2025. masa 180 hari, psu 9 agustus 2025. untuk psu empat lawang, termasuk yang diusulkan pada 19 april 2025. (*)

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•