Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Seluma, Jaksa Periksa Mantan Bupati dan Pejabat Pemkab di Rutan

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Selasa , 04 Mar 2025 - 17:00

Kasus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Seluma, Jaksa Periksa Mantan Bupati dan Pejabat Pemkab di Rutan-ist/net-

Dugaan korupsi ini bermula dari pembebasan lahan untuk kompleks perkantoran Pemkab Seluma yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

Tahun 2009: 20 hektar

Tahun 2010: 16,5 hektar

Tahun 2011: 13 hektar

Total luas lahan: 55 hektar

Dana yang digunakan dalam proyek ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seluma dengan total Rp 11 miliar. Namun, dalam prosesnya, ditemukan indikasi mark-up dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

Lokasi lahan yang dibebaskan meliputi kompleks perkantoran Pemkab Seluma di wilayah Pematang Aur, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma Kota. Di dalamnya terdapat berbagai kantor dinas, seperti:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Dinas Sosial (Dinsos)

Dinas Kominfo

Dinas Pemukiman dan Perhubungan (Perkimhub)

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Perikanan

kasus dugaan korupsi pembebasan lahan seluma, jaksa periksa mantan bupati dan pejabat pemkab di rutan                            rel, seluma – kasus dugaan korupsi pembebasan lahan perkantoran pemkab seluma memasuki babak baru. 
tim penyidik pidana khusus (pidsus) kejaksaan negeri seluma kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga mantan pejabat penting dalam kasus yang terjadi pada tahun 2009-2011.
ketiga pejabat yang diperiksa adalah mantan bupati seluma h. murman efendi, mantan sekretaris daerah (sekda) mulkan tajudin, dan mantan kepala badan pertanahan nasional (bpn) seluma djasran harhab. 
pemeriksaan berlangsung pada senin, 3 maret 2025, di rutan malabero, kota bengkulu, dengan pengawalan ketat.
jaksa periksa pejabat di rutan malabero
pemeriksaan ini dipimpin langsung oleh kasi pidsus kejari seluma, ahmad gufroni, sh mh. ia menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menggali fakta baru terkait prosedur surat peringatan membayar (spm) dan surat perintah pengajuan (spp) dalam pembebasan lahan tersebut.
baca juga:hd ajak semua elemen bersinergi
baca juga:februari, deflasi 0,41 persen
menurut gufroni, masing-masing pejabat memiliki peran berbeda dalam dugaan korupsi ini:
mantan sekda mulkan tajudin terlibat dalam proses pencairan dana pembebasan lahan.
mantan bupati murman efendi berperan dalam kebijakan penganggaran yang masuk dalam apbd seluma.
mantan kepala bpn djasran harhab terkait dengan penggunaan belanja operasional dalam proses pembebasan lahan.
"pemeriksaan ini dilakukan sejak siang hingga menjelang sore. tim masih akan melakukan pengolahan data dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa," ungkap gufroni.
pembebasan lahan senilai rp 11 miliar diduga bermasalah
dugaan korupsi ini bermula dari pembebasan lahan untuk kompleks perkantoran pemkab seluma yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
tahun 2009: 20 hektar
tahun 2010: 16,5 hektar
tahun 2011: 13 hektar
total luas lahan: 55 hektar
dana yang digunakan dalam proyek ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) seluma dengan total rp 11 miliar. namun, dalam prosesnya, ditemukan indikasi mark-up dan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.
baca juga:siapkan pelantikan ketua tp pkk dan dekranasda kabupaten/kota
baca juga:jam kerja asn selama ramadhan 2025 dikurangi, mulai pukul 08.00!
lokasi lahan yang dibebaskan meliputi kompleks perkantoran pemkab seluma di wilayah pematang aur, kelurahan talang saling, kecamatan seluma kota. di dalamnya terdapat berbagai kantor dinas, seperti:
dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd)
dinas sosial (dinsos)
dinas kominfo
dinas pemukiman dan perhubungan (perkimhub)
dinas lingkungan hidup
dinas perikanan
kelanjutan kasus: dugaan mark-up dan penyalahgunaan anggaran
dugaan korupsi ini mengarah pada indikasi mark-up harga lahan, yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. tim penyidik kejari seluma terus menggali bukti-bukti terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek ini.
dengan pemeriksaan mantan bupati, sekda, dan kepala bpn seluma, diharapkan kasus ini segera menemukan titik terang. jika terbukti ada unsur korupsi, para pihak yang terlibat bisa dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
baca juga:poco m5 turun harga! smartphone helio g99 kini cuma rp1,3 jutaan!
baca juga:jadwal sekolah selama ramadhan 2025: kapan masuk & libur lebaran? cek di sini!
masyarakat pun berharap agar penegakan hukum berjalan transparan, dan mereka yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana pembebasan lahan ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.