Publik Temukan Anggaran Pengadaan Celana Dalam

Reporter: Arul |

Editor: Arul |

Rabu , 19 Mar 2025 - 11:00

Salah satu temuan yang memicu perdebatan adalah pengeluaran senilai Rp 172 juta untuk pembelian celana dalam pria oleh Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI MB TNI. -ist-

publik temukan anggaran pengadaan celana dalam                            rel, jakarta – rencana revisi undang-undang (uu) tentara nasional indonesia (tni) tengah menjadi sorotan tajam publik. 
proses pembahasan yang dilakukan dpr ri dan pemerintah di hotel mewah fairmont menuai kritik, terutama di tengah kebijakan pemangkasan anggaran. 
mayoritas warganet menilai revisi ini berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi abri, yang bertentangan dengan agenda reformasi tni.
gelombang penolakan semakin menguat setelah ditemukan anggaran tni di portal lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) bigbox. 
baca juga:jalan rusak parah, ancam pemudik pulang kampung
salah satu temuan yang memicu perdebatan adalah pengeluaran senilai rp 172 juta untuk pembelian celana dalam pria oleh komando pendidikan dan latihan (kodiklat) tni mb tni. 
selain itu, makodam iii slw tni ad juga mencatatkan pengadaan celana dalam gt man senilai rp 297.000.
informasi ini pertama kali mencuat melalui akun x @basebdg pada 17 maret 2025.
cuitan tersebut menyindir besarnya anggaran untuk barang yang dianggap tidak esensial di tengah polemik revisi uu tni. 
baca juga:kapolres ajak masyarakat sukseskan psu damai
“euy, sempak apa yang harganya 170 jutaan. gelo beli make duit rakyat pula. #tolakruutni,” tulis akun tersebut. 
sejak saat itu, tagar #tolakruutni terus menggema di media sosial dan menjadi trending topik dengan lebih dari 102.000 cuitan pada selasa (18/3/2025).
banyak warganet mempertanyakan transparansi dan urgensi pengadaan tersebut. 
tidak sedikit yang berspekulasi bahwa celana dalam yang dibeli memiliki fitur khusus, seperti bahan antipeluru. 
baca juga:penjabat bupati empat lawang hadiri rapat paripurna dprd terkait lkpj 2024
kritik terhadap pengelolaan anggaran tni semakin mencuat, mengingat kondisi ekonomi yang tengah menekan berbagai sektor.
di sisi lain, yayasan lembaga bantuan hukum indonesia (ylbhi) turut menyoroti revisi uu tni. 
mereka menegaskan bahwa revisi ini berpotensi memperluas kewenangan tni di luar bidang pertahanan dan membuka jalan bagi anggota militer untuk menduduki jabatan sipil. 
hal ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi yang seharusnya menjadikan tni sebagai alat pertahanan negara tanpa intervensi dalam ranah sosial politik.
baca juga:sebut the reds tim terbaik liga inggris
publik mendesak dpr ri dan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali revisi uu tni secara lebih transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. 
sementara itu, temuan anggaran celana dalam tni menjadi simbol kritik terhadap pengelolaan anggaran negara yang dianggap kurang akuntabel dan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional. **

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 27 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan