Ironi PPPK: Gaji Tak Kalah dari PNS, Tapi Ratusan Pilih Mundur
--
Lulusan S-2 masuk golongan X, dan S-3 berada di golongan XI.
BACA JUGA:Menelusuri Jejak 'Dunia yang Hilang': Sumba dan Atlantis, Warisan Purba yang Tersembunyi
Pemerintah Pusat Akan Lakukan Penelusuran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menanggapi fenomena ini dengan menyatakan akan melakukan penelusuran mendalam terkait keputusan pemerintah daerah dalam mengangkat PPPK.
Ia menekankan bahwa perlu ada verifikasi apakah pegawai yang dimaksud termasuk dalam kategori satu (K1) dan kategori dua (K2).
“Saya tidak bisa berspekulasi, harus cek dulu. Nanti saya akan minta Kepala BKN untuk menelusuri ini,” kata Rini kepada media di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, seperti dikutip dari Antara.
Rini menjelaskan bahwa terdapat empat Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) yang mengatur proses pengangkatan PPPK, termasuk seleksi tenaga guru, dan penyelesaian pegawai K1 dan K2.
Seluruh proses ini dilakukan berbasis data yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
BACA JUGA:Menelusuri Jejak 'Dunia yang Hilang': Sumba dan Atlantis, Warisan Purba yang Tersembunyi
Fokus Seleksi PPPK 2024
Pemerintah telah menetapkan bahwa seleksi PPPK tahun 2024 akan difokuskan sepenuhnya untuk penataan tenaga non-ASN, termasuk pegawai honorer yang telah masuk dalam database BKN.
Hal ini dilakukan sebagai langkah pembenahan sistem birokrasi dan penyerapan tenaga kerja non-formal ke dalam sistem pemerintahan yang lebih profesional.
Namun, masih ditemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengangkatan pegawai di daerah, yang dilakukan di luar ketentuan pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.
BACA JUGA:Aturan Gaji PPPK 2025 Resmi Diteken Menpan RB, Intip Rincian Gaji Terbarunya!
- Tag
- Share
-
-
