Ironi PPPK: Gaji Tak Kalah dari PNS, Tapi Ratusan Pilih Mundur

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Senin , 05 May 2025 - 06:00

ironi pppk: gaji tak kalah dari pns, tapi ratusan pilih mundur                            rel,jakarta – fenomena pengunduran diri secara massal oleh ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di sejumlah daerah tengah menjadi perhatian publik.
banyak dari mereka memilih mundur karena menghadapi ketidakjelasan waktu pengangkatan dan gaji yang dinilai tidak sesuai dengan beban kerja dan ekspektasi.
namun, benarkah gaji pppk tergolong kecil?
berdasarkan peraturan presiden (perpres) nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pppk, penghasilan pppk diatur berdasarkan golongan yang ditentukan dari jenjang pendidikan dan usia saat pengangkatan.
gaji tersebut terbagi ke dalam 17 golongan, dengan masa kerja maksimal 33 tahun, serta potongan pajak sekitar 15 persen.
baca juga:ini wisata gratis di jogja ini bikin kamu betah pulang telat! penuh spot instagramable dan udara sejuk!
daftar gaji pppk berdasarkan golongan
golongan i: rp1.794.900 – rp2.686.200
golongan ii: rp1.960.200 – rp2.843.900
golongan iii: rp2.043.200 – rp2.964.200
golongan iv: rp2.129.500 – rp3.089.600
golongan v: rp2.325.600 – rp3.879.700
golongan vi: rp2.539.700 – rp4.043.800
golongan vii: rp2.647.200 – rp4.214.900
golongan viii: rp2.759.100 – rp4.393.100
golongan ix: rp2.966.500 – rp4.872.000
golongan x: rp3.091.900 – rp5.078.000
golongan xi: rp3.222.700 – rp5.292.800
golongan xii: rp3.359.000 – rp5.516.800
golongan xiii: rp3.501.100 – rp5.750.100
golongan xiv: rp3.649.200 – rp5.993.300
golongan xv: rp3.803.500 – rp6.246.900
golongan xvi: rp3.964.500 – rp6.511.100
golongan xvii: rp4.132.200 – rp6.786.500
penentuan golongan ini didasarkan pada tingkat pendidikan terakhir. misalnya:
pendidikan terakhir sd masuk ke golongan i
pendidikan terakhir smp dan sma/d-1 dikategorikan sebagai golongan iv.
d-2 ditempatkan di golongan vi, dan d-3 di golongan vii.
lulusan s-1, yang mayoritas mengisi formasi guru, biasanya berada di golongan vi hingga ix.
lulusan s-2 masuk golongan x, dan s-3 berada di golongan xi.
baca juga:menelusuri jejak 'dunia yang hilang': sumba dan atlantis, warisan purba yang tersembunyi
pemerintah pusat akan lakukan penelusuran
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) rini widyantini menanggapi fenomena ini dengan menyatakan akan melakukan penelusuran mendalam terkait keputusan pemerintah daerah dalam mengangkat pppk.
ia menekankan bahwa perlu ada verifikasi apakah pegawai yang dimaksud termasuk dalam kategori satu (k1) dan kategori dua (k2).
“saya tidak bisa berspekulasi, harus cek dulu. nanti saya akan minta kepala bkn untuk menelusuri ini,” kata rini kepada media di kantor kementerian panrb, jakarta, seperti dikutip dari antara.
rini menjelaskan bahwa terdapat empat peraturan menteri panrb (permenpanrb) yang mengatur proses pengangkatan pppk, termasuk seleksi tenaga guru, dan penyelesaian pegawai k1 dan k2.
seluruh proses ini dilakukan berbasis data yang dimiliki oleh badan kepegawaian negara (bkn).
baca juga:menelusuri jejak 'dunia yang hilang': sumba dan atlantis, warisan purba yang tersembunyi
fokus seleksi pppk 2024
pemerintah telah menetapkan bahwa seleksi pppk tahun 2024 akan difokuskan sepenuhnya untuk penataan tenaga non-asn, termasuk pegawai honorer yang telah masuk dalam database bkn.
hal ini dilakukan sebagai langkah pembenahan sistem birokrasi dan penyerapan tenaga kerja non-formal ke dalam sistem pemerintahan yang lebih profesional.
namun, masih ditemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengangkatan pegawai di daerah, yang dilakukan di luar ketentuan pemerintah pusat.
hal ini diungkapkan oleh wakil menteri dalam negeri (wamendagri) ribka haluk dalam rapat kerja bersama komisi ii dpr ri di jakarta.
baca juga:aturan gaji pppk 2025 resmi diteken menpan rb, intip rincian gaji terbarunya!
sanksi menanti pemda yang langgar ketentuan
rini widyantini juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan menteri dalam negeri, tito karnavian, untuk membahas kemungkinan pemberian sanksi kepada pemerintah daerah yang melanggar aturan.
hal ini mengacu pada undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (uu asn), yang secara tegas mengatur bahwa pejabat pembina kepegawaian (ppk) yang melakukan pelanggaran dalam rekrutmen pegawai non-asn dapat dikenai sanksi administratif.
"yang berwenang memberikan sanksi adalah mendagri. kami akan berkoordinasi agar penataan kepegawaian ini berjalan sesuai aturan," tegas rini.
pemerintah berharap dengan adanya pengawasan ketat, transparansi rekrutmen, serta penataan ulang sistem pengangkatan pppk, maka kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan, dan polemik pengunduran diri massal dapat diminimalisasi di masa mendatang.***