Presiden Prabowo Resmikan Tambahan Tunjangan untuk PPPK, Cair Juni 2025 di Luar Gaji ke-13

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Rabu , 07 May 2025 - 08:00

Tambahan Tunjangan

Meski detail nominal tunjangan belum dibuka ke publik secara resmi, sumber internal menyebutkan bahwa jumlahnya cukup besar dan akan menyesuaikan jabatan fungsional serta beban kerja masing-masing PPPK.

Tunjangan ini berbeda dari gaji ke-13, dan akan diterima secara rutin setiap bulan.

Dampak Kebijakan

Kebijakan ini diharapkan dapat:

Meningkatkan kesejahteraan PPPK, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Mendorong kinerja ASN yang berbasis hasil kerja dan tanggung jawab jabatan.

Memberi kepastian penghasilan bagi PPPK, yang selama ini dianggap masih tertinggal dibanding PNS.

Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan akan segera menyampaikan petunjuk teknis pencairan tunjangan kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.***

presiden prabowo resmikan tambahan tunjangan untuk pppk, cair juni 2025 di luar gaji ke-13                            rel,bacakoran.co — presiden republik indonesia, prabowo subianto, telah secara resmi menandatangani peraturan pemerintah (pp) nomor 11 tahun 2025 yang mengatur tambahan tunjangan bagi aparatur sipil negara (asn), khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
tambahan tunjangan ini dijadwalkan mulai dicairkan pada bulan juni 2025, terpisah dari gaji ke-13 yang biasanya diterima menjelang idulfitri.
keputusan ini diumumkan dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin langsung oleh presiden prabowo di kantor presiden, jakarta, pada senin, 5 mei 2025.
dalam sidang tersebut, presiden juga menyetujui permendiknas nomor 4 tahun 2025 yang turut mengatur mekanisme pemberian tunjangan pppk, terutama untuk tenaga pendidik dan tenaga teknis lainnya di instansi pendidikan.
baca juga:harga tiket dan daya tarik pantai mawun di lombok tengah, ntb: pasir putih dan lanskap menawan jadi daya pikat
latar belakang
sebelumnya, kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan untuk pppk telah dimulai pada masa pemerintahan presiden joko widodo melalui peraturan presiden nomor 11 tahun 2024, yang merupakan perubahan atas perpres nomor 98 tahun 2020.
aturan tersebut menetapkan struktur gaji dasar pppk berdasarkan golongan, dari golongan i hingga golongan xvii.
namun, pada tahun 2025, presiden prabowo membawa penyegaran dengan tidak hanya mempertahankan skema gaji tersebut, tapi juga menambah tunjangan bulanan yang akan diterima secara rutin mulai juni 2025.
besaran tunjangan ini disebut cukup signifikan, walau angka pastinya belum dirinci dalam pengumuman resmi.
baca juga:menjelajahi keindahan pulau sumatera: 10 destinasi wisata terpopuler yang wajib dikunjungi
rincian gaji pppk tahun 2025 (berdasarkan golongan)
golongan i: rp 1.938.500 – rp 2.900.900
golongan ii: rp 2.116.900 – rp 3.071.200
golongan iii: rp 2.206.500 – rp 3.201.200
golongan iv: rp 2.299.800 – rp 3.336.600
golongan v: rp 2.511.500 – rp 4.189.900
golongan vi: rp 2.742.800 – rp 4.367.100
golongan vii: rp 2.858.800 – rp 4.551.100
golongan viii: rp 2.979.700 – rp 4.744.400
golongan ix: rp 3.203.600 – rp 5.261.500
golongan x: rp 3.339.600 – rp 5.484.000
golongan xi: rp 3.480.300 – rp 5.716.000
golongan xii: rp 3.627.500 – rp 5.957.800
golongan xiii: rp 3.781.000 – rp 6.209.800
golongan xiv: rp 3.940.900 – rp 6.472.500
golongan xv: rp 4.107.600 – rp 6.746.200
golongan xvi: rp 4.281.400 – rp 7.031.600
golongan xvii: rp 4.462.500 – rp 7.329.900
baca juga:lulus jadi cpns dan kuliah gratis, ini 8 sekolah kedinasan yang bisa didaftar tahun 2025
tambahan tunjangan
meski detail nominal tunjangan belum dibuka ke publik secara resmi, sumber internal menyebutkan bahwa jumlahnya cukup besar dan akan menyesuaikan jabatan fungsional serta beban kerja masing-masing pppk.
tunjangan ini berbeda dari gaji ke-13, dan akan diterima secara rutin setiap bulan.
dampak kebijakan
kebijakan ini diharapkan dapat:
meningkatkan kesejahteraan pppk, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
mendorong kinerja asn yang berbasis hasil kerja dan tanggung jawab jabatan.
memberi kepastian penghasilan bagi pppk, yang selama ini dianggap masih tertinggal dibanding pns.
kementerian panrb dan kementerian keuangan akan segera menyampaikan petunjuk teknis pencairan tunjangan kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.***