Operasi Senpi 2025 Digelar di Lahat

REL, Lahat - Polres Lahat, Polda Sumatera Selatan, resmi meluncurkan Operasi Senpi 2025 yang menargetkan pemberantasan kepemilikan senjata api rakitan ilegal di seluruh wilayah Kabupaten Lahat.

Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.

Kapolres Lahat, AKBP Novi Edyanto, S.I.K., M.I.K., menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam operasi ini.

Ia mengimbau warga agar tidak menyimpan atau memiliki senjata api rakitan ilegal karena keberadaannya merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan daerah.

BACA JUGA:Joncik-Arifa’ai Siap Dilantik, Empat Lawang Sambut Pemimpin Baru

“Operasi Senpi ini bertujuan untuk menekan peredaran senjata api rakitan yang beredar di masyarakat. Kami mengajak seluruh warga Lahat untuk secara sukarela menyerahkan senjata api ilegal yang mereka miliki kepada pihak kepolisian,” ujar Kapolres dalam keterangan persnya pada Minggu (15/6).

Kapolres menambahkan, masyarakat yang menyerahkan senjata api rakitan secara sukarela tidak akan dikenakan proses hukum.

Polres Lahat memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi warga yang menyerahkan senjata api ilegal langsung ke kantor polisi terdekat.

Operasi ini dijalankan secara menyeluruh di seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat dan menjadi bagian dari langkah preventif untuk menekan potensi tindak pidana yang melibatkan senjata api rakitan.

BACA JUGA:Peduli Korban Kebakaran, DWP dan Ibu-Ibu Ikatri Sambangi Dua Desa Terdampak

“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif mendukung operasi ini demi mewujudkan Kabupaten Lahat yang lebih aman dan tertib,” imbuh Kapolres.

Tujuan Utama Operasi Senpi 2025

Beberapa tujuan utama dari Operasi Senpi 2025 ini meliputi, Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lahat, Menekan angka kriminalitas yang melibatkan senjata api, Membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan Menjaga keselamatan dan ketenangan warga.

Polres Lahat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya.