Muhammadiyah Kritik Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi: Tambah Kuota Rombel Dinilai Ugal-ugalan, Sekolah Swasta T

Rel, Bacakoran.co – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menambah kuota siswa per rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 orang per kelas.

Tak Ayal Kebijakan menuai kritik tajam dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat.

Kebijakan ini dinilai berdampak serius terhadap keberlangsungan sekolah-sekolah swasta, khususnya yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.

Sekretaris PWM Jawa Barat, Iu Rusliana, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah menyebabkan penurunan jumlah pendaftar di berbagai sekolah Muhammadiyah, bahkan di sekolah-sekolah favorit sekalipun.

"Secara umum bisa dikatakan kami sangat terdampak. Jumlah siswa yang mendaftar turun signifikan, terutama di sekolah Muhammadiyah di Sukabumi, Depok, dan Garut," ujar Iu Senin (14/7/2025).

BACA JUGA:Beras Gratis Bakal Diserahkan ke 35.380 KK di Muba

BACA JUGA:Pemkab Muba Luncurkan Aplikasi SKM Terpadu

Ia mencontohkan SMK Muhammadiyah di Garut yang sebelumnya meluluskan 206 siswa, namun hanya menerima 153 pendaftar baru. Sementara itu, SMK Muhammadiyah 1 Cikampek yang meluluskan 789 siswa, hanya menerima 642 pendaftar. 

Meski ada sekolah di Cirebon yang tetap stabil, kondisi secara umum menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan.

Iu menekankan bahwa keberadaan siswa di sekolah-sekolah swasta sangat krusial, karena biaya pendidikan mereka menopang operasional sekolah. Berbeda dengan sekolah negeri yang dibiayai APBD dan APBN, sekolah swasta bertahan dari kontribusi masyarakat.

"Kami berharap pemerintah mengkaji dulu sebelum membuat kebijakan. Kami ini swasta yang sudah berjuang sejak sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Ia meminta pemerintah, khususnya Gubernur Dedi Mulyadi, untuk tidak gegabah (ugal-ugalan) dalam mengambil kebijakan pendidikan, dan lebih menghargai eksistensi sekolah swasta yang telah puluhan tahun membantu negara dalam menyelenggarakan pendidikan.

Lebih jauh, Iu juga mempertanyakan kualitas pembelajaran di kelas jika diisi hingga 50 siswa. Ia mendorong Pemprov Jabar untuk berdialog dengan para pakar pendidikan dan akademisi dari berbagai kampus ternama di Jawa Barat sebelum menerapkan kebijakan berdampak luas.

BACA JUGA:Kelurahan Tumbak Ulas Gencarkan Imbauan 3M Plus