David Hadrianto Serap Aspirasi Warga Kikim Selatan, Soroti Pendidikan dan Kesejahteraan Petani

Reporter: M Farrel |

Editor: M Farrel |

Jumat , 17 Oct 2025 - 14:49

Anggota DPRD Prov Sumsel, David Hadrianto Aljufri mendengarkan keluhan warga Desa Beringin Janggut. Foto: M Farrel/REL.--

Meski demikian, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Selain bidang pendidikan, isu kesejahteraan petani juga menjadi perhatian utama dalam reses kali ini.

David menyinggung persoalan sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi karena adanya pembatasan dari Peraturan Menteri Pertanian tahun 2022, yang melarang penggunaan pupuk subsidi untuk perkebunan sawit.

"Masalah ini memang nasional. Dalam pertemuan AKAPSI (Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia) juga sudah dibahas. Kita dorong agar para kepala desa bisa menyampaikan langsung ke Menteri Pertanian untuk meninjau ulang aturan ini," jelasnya.

Sebagai solusi alternatif, David memaparkan bahwa Pemprov Sumsel memiliki program bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan bibit unggul bagi kelompok tani yang memenuhi syarat.

Ia juga menyebutkan adanya program bantuan peternakan bagi petani sawit yang memiliki lahan minimal 10 hektare.

"Petani yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan 15 ekor sapi, dengan sistem bagi hasil. Anak sapi pertama untuk pemerintah, sisanya menjadi milik penerima. Kalau sapi mati, harus diganti sesuai aturan dengan surat keterangan dari kades dan penyuluh," paparnya.

Usai menampung berbagai aspirasi warga, David Hadrianto menutup kegiatan reses dengan melaksanakan shalat Jumat berjamaah di masjid desa, sebagai bentuk kedekatan dan silaturahmi dengan masyarakat setempat. (rel)

david hadrianto serap aspirasi warga kikim selatan, soroti pendidikan dan kesejahteraan petani                            rel, lahat - anggota dprd provinsi sumatera selatan dari fraksi golkar, h. david hadrianto aljufri, sh., mh., melaksanakan kegiatan reses di desa beringin janggut, kecamatan kikim selatan, kabupaten lahat, jumat (17/10/2025).
dalam pertemuan tersebut, david yang juga menjabat sebagai wakil ketua komisi v dprd sumsel, membidangi pendidikan dan kesehatan, mendengarkan berbagai aspirasi langsung dari masyarakat.
kegiatan reses dihadiri oleh kepala desa, para perangkat desa, tokoh masyarakat, serta puluhan warga yang antusias menyampaikan beragam persoalan di wilayah mereka.
salah satu aspirasi disampaikan oleh kepala sekolah sd negeri 10 kikim selatan, yang mengeluhkan minimnya fasilitas sekolah.
baca juga:rel dan pgri gelar lomba guru favorit 2025, hadiahnya menarik puluhan juta rupiah!
sekolah tersebut disebut belum memiliki ruang uks, mushola, kantor guru, bahkan air bersih, dan kondisinya sudah hampir lima tahun tanpa perbaikan bangunan yang layak.
menanggapi hal itu, david hadrianto menjelaskan bahwa pembangunan sekolah dasar (sd) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, bukan provinsi.
namun, ia berjanji akan tetap merekap seluruh usulan dan meneruskannya ke pemkab lahat agar segera ditindaklanjuti.
"kendala kita memang di kewenangan. tapi semua aspirasi tetap akan saya catat dan sampaikan ke pemerintah kabupaten agar dapat perhatian," ujarnya.
baca juga:tertibkan pengendara tanpa helm dan berknalpot brong
aspirasi lain datang dari warga yang menyoroti pembangunan jalan di wilayah mereka yang dinilai kurang sesuai dengan standar material.
menjawab hal itu, david memastikan laporan tersebut sudah diteruskan ke dinas pupr provinsi sumsel untuk dilakukan peninjauan.
sementara itu, beberapa warga juga menyuarakan harapan agar di desa mereka dapat dibangun sekolah menengah pertama (smp), mengingat banyak anak usia sekolah yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk melanjutkan pendidikan.
menanggapi hal tersebut, david menjelaskan bahwa sesuai aturan, pendirian smp memerlukan minimal tiga sd pendukung di sekitar lokasi.
baca juga:serap aspirasi, anggota dprd sumsel david hadrianto berikan bantuan dan bahas solusi pupuk di kikim barat
meski demikian, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke dinas pendidikan provinsi sumatera selatan.
selain bidang pendidikan, isu kesejahteraan petani juga menjadi perhatian utama dalam reses kali ini.
david menyinggung persoalan sulitnya petani mendapatkan pupuk bersubsidi karena adanya pembatasan dari peraturan menteri pertanian tahun 2022, yang melarang penggunaan pupuk subsidi untuk perkebunan sawit.
"masalah ini memang nasional. dalam pertemuan akapsi (asosiasi kepala desa seluruh indonesia) juga sudah dibahas. kita dorong agar para kepala desa bisa menyampaikan langsung ke menteri pertanian untuk meninjau ulang aturan ini," jelasnya.
baca juga:bupati joncik muhammad kukuhkan ketua tp-pkk dan tim pembina posyandu empat lawang 2025–2030
sebagai solusi alternatif, david memaparkan bahwa pemprov sumsel memiliki program bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan bibit unggul bagi kelompok tani yang memenuhi syarat.
ia juga menyebutkan adanya program bantuan peternakan bagi petani sawit yang memiliki lahan minimal 10 hektare.
"petani yang memenuhi kriteria bisa mendapatkan 15 ekor sapi, dengan sistem bagi hasil. anak sapi pertama untuk pemerintah, sisanya menjadi milik penerima. kalau sapi mati, harus diganti sesuai aturan dengan surat keterangan dari kades dan penyuluh," paparnya.
usai menampung berbagai aspirasi warga, david hadrianto menutup kegiatan reses dengan melaksanakan shalat jumat berjamaah di masjid desa, sebagai bentuk kedekatan dan silaturahmi dengan masyarakat setempat. (rel)