Wacana PPPK Jadi PNS, Berkah atau Beban Baru Negara? Ini Analisis Lengkap Para Ahli

Reporter: Adi Candra |

Editor: Adi Candra |

Sabtu , 22 Nov 2025 - 19:00

Wacana PPPK Jadi PNS, Berkah atau Beban Baru Negara? Ini Analisis Lengkap Para Ahli-ist/net-

“Jika semua diarahkan jadi PNS, disiplin fiskal bisa tergerus. Lonjakan belanja rutin tidak terhindarkan,” tegasnya.

Ronny memperingatkan:

Belanja pegawai adalah komponen paling sulit ditekan dalam APBN

Hak pensiun dan fasilitas PNS akan meningkatkan beban negara hingga puluhan tahun

Tanpa perhitungan matang, anggaran bisa jebol dan pelayanan publik tidak meningkat

Ia bahkan melihat potensi motif politik di balik wacana ini.

“Dengan jumlah PPPK yang besar, janji peningkatan status sangat menggoda secara elektoral,” katanya.

Efektivitas Birokrasi Belum Tentu Meningkat

Ronny menegaskan bahwa status PNS tidak otomatis meningkatkan kualitas birokrasi. Yang lebih menentukan adalah:

Sistem merit

Penilaian kinerja yang ketat

Manajemen talenta yang transparan

Tanpa reformasi mendalam, perubahan status hanya akan menambah biaya, bukan kualitas layanan publik.

CORE Indonesia: Beban Anggaran Bisa Melonjak Daerah Paling Rentan

wacana pppk jadi pns, berkah atau beban baru negara? ini analisis lengkap para ahli                            rel, bacakoran.co – rencana komisi ii dpr ri mengubah status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) menjadi pegawai negeri sipil (pns) kembali memantik perdebatan besar. 
wacana ini mengemuka seiring proses revisi uu nomor 20 tahun 2023 tentang asn yang kini sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2025.
meski menawarkan peningkatan status bagi jutaan pppk, kebijakan ini dianggap penuh risiko—mulai dari potensi beban anggaran hingga ancaman merosotnya disiplin fiskal negara.
menpan rb: semua harus sesuai aturan dan seleksi
menteri pan-rb rini widyantini menegaskan bahwa perubahan status pppk menjadi pns hanya bisa dilakukan jika sesuai regulasi dan tetap melalui proses seleksi.
baca juga:lebih ganas! galaxy s26 bawa kamera 200mp yang jauh lebih cerdas & modern
baca juga:flagship murah? redmi k90 ultra ungkap spek gila: dimensity 9500+ & layar 165 hz!
“segala penyesuaian status harus berlandaskan aturan. jika diterapkan, tentu harus mengikuti proses seleksi,” ujarnya.
ini sekaligus menjawab pertanyaan keadilan, mengingat mekanisme rekruitmen pppk dan pns sejak awal memiliki jalur berbeda.
pns vs pppk: hak dan masa kerja jelas berbeda
secara status kepegawaian, perbedaannya sangat signifikan:
aspek
pns
pppk
gaji & tunjangan
✔
✔
fasilitas
✔
–
jaminan hari tua & pensiun
✔
–
masa kerja
sampai usia purna tugas
sesuai perjanjian (umumnya 1 tahun, bisa diperpanjang)
perubahan besar-besaran status pppk menjadi pns jelas membawa implikasi keuangan jangka panjang.
ahli ekonomi: risiko fiskal bisa meledak
analis senior isea institute, ronny p. sasmita, menyebut perubahan status ini tak bisa dilakukan gegabah. menurutnya, skema pppk sejak awal dirancang sebagai kompromi untuk memberikan tenaga profesional tanpa menambah beban fiskal permanen.
“jika semua diarahkan jadi pns, disiplin fiskal bisa tergerus. lonjakan belanja rutin tidak terhindarkan,” tegasnya.
ronny memperingatkan:
belanja pegawai adalah komponen paling sulit ditekan dalam apbn
hak pensiun dan fasilitas pns akan meningkatkan beban negara hingga puluhan tahun
tanpa perhitungan matang, anggaran bisa jebol dan pelayanan publik tidak meningkat
ia bahkan melihat potensi motif politik di balik wacana ini.
“dengan jumlah pppk yang besar, janji peningkatan status sangat menggoda secara elektoral,” katanya.
 
efektivitas birokrasi belum tentu meningkat
ronny menegaskan bahwa status pns tidak otomatis meningkatkan kualitas birokrasi. yang lebih menentukan adalah:
sistem merit
penilaian kinerja yang ketat
manajemen talenta yang transparan
tanpa reformasi mendalam, perubahan status hanya akan menambah biaya, bukan kualitas layanan publik.
core indonesia: beban anggaran bisa melonjak daerah paling rentan
peneliti core indonesia, yusuf rendy manilet, senada dengan ronny. ia menilai langkah ini berisiko menambah beban berat pada struktur keuangan negara.
“belanja pegawai sudah besar, sementara ruang fiskal stagnan. beban pensiun dan tunjangan permanen harus dihitung dengan cermat,” jelasnya.
yusuf mengingatkan beberapa hal penting:
rasio pajak indonesia masih rendah
tahun 2026 transfer ke daerah direncanakan turun
daerah dengan fiskal lemah bisa terpaksa memangkas anggaran layanan publik
dari sisi politik, ia juga melihat potensi komoditisasi isu ini karena menyangkut jutaan keluarga asn.
konversi massal berisiko rusak sistem merit
yusuf menegaskan, jika konversi dilakukan otomatis tanpa seleksi dan standar kompetensi, maka:
❌ sistem merit bisa rusak 
❌ keadilan rekrutmen terganggu 
❌ insentif kerja menurun 
❌ profesionalisme asn stagnan
namun, ia tetap membuka peluang jika eksekusinya benar.
“kalau ada mekanisme yang menjaga standar kompetensi dan memperbaiki manajemen asn, ini bisa jadi momentum perbaikan,” ujarnya.
kesimpulan: peluang ada, risiko juga besar
wacana konversi pppk menjadi pns memiliki potensi meningkatkan kesejahteraan aparatur, tapi efek sampingnya sangat besar jika tidak disiapkan matang:
dampak fiskal: berpotensi membengkak
dampak birokrasi: tidak otomatis membaik
dampak politik: rawan dijadikan komoditas elektoral
karena itu, perubahan status pppk → pns dinilai hanya tepat dilakukan jika:
✔ ada blueprint reformasi asn yang jelas 
✔ ada mekanisme seleksi yang adil 
✔ ada perhitungan fiskal jangka panjang 
✔ ada penguatan kinerja dan kompetensi aparatur
baca juga:jangan telat! harga iphone 15 series di ibox mendadak murah november 2025
baca juga:vivo y500 pro resmi! baterai 7000 mah & kamera 200mp, hp midrange rasa flagship!
tanpa itu semua, kebijakan ini justru berpotensi menjadi bumerang bagi negara.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran KORAN REL 27 NOVEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan