Dua UPT Palembang Jalani Desk Evaluasi

REL, Palembang - Upaya Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan (Sumsel) dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kembali menunjukkan komitmennya. 

Hari ini, Sabtu (11/5/2024), dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Palembang, yaitu Rutan Kelas I Palembang dan Rupbasan Kelas I Palembang, mengikuti desk evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

Bertempat di Aula Rutan Kelas I Palembang, desk evaluasi ini menilai komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, serta kematangan Satuan Kerja dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. 

Masing-masing UPT menampilkan yel-yel, jingle, video profil, duta pelayanan, maskot, buletin ZI, dan pemaparan materi terkait proses pembangunan ZI yang memuat before and after 6 area perubahan.

BACA JUGA:Puskas Ungkap Akar Konflik Gajah dan Manusia di Air Sugihan

BACA JUGA:Everton Tarik Banding Hukuman Pengurangan Poin

"Seluruh UPT Sumsel yang menyampaikan paparan evaluasi telah bekerja dengan maksimal dalam upaya pembangunan Zona Integritas," ujar Titut Sulistyaningsih, salah satu anggota TPI Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

Desk evaluasi ini dilakukan dua arah, di mana TPI memberikan pertanyaan terkait implementasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dan enam area perubahan yang telah dilaksanakan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasaan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, mengapresiasi kegiatan desk evaluasi ini dan berharap seluruh jajaran dapat melaksanakan budaya kerja yang telah ditetapkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Saya optimis satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel ini dapat terlaksana dengan lancar dan harus menunjukkan yang terbaik, serta optimis dalam meraih predikat WBK/WBBM ini," ujar Kakanwil Ilham Djaya.

Desk evaluasi ini menjadi salah satu langkah penting Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan birokrasi yang bersih dan melayani. (*)