BACA JUGA:Matangkan Persiapan Pameran Kriya Nusa 2024
Pembentukan Pansus oleh PBNU
Pansus PKB yang dibentuk oleh PBNU bertujuan untuk mengklarifikasi kondisi hubungan antara PBNU dan PKB. Tim ini telah memanggil mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, guna meminta klarifikasi. Pihak PBNU juga berencana memanggil petinggi PKB lainnya dalam waktu dekat.
"Mereka (tim pendalaman) juga kerja, makanya saya juga nggak bisa ngomong mendahului hasil gitu, nggak boleh. Tapi ini bekerja nanti akan ada kesimpulannya. Ditunggu kayak apa kesimpulannya. Kesimpulannya macam-macam, rekomendasinya bisa macam-macam, tergantung temuan-temuan lapangannya seperti apa," kata Gus Ipul kepada wartawan.
Respon dari PBNU
Gus Ipul mengaku belum tahu persis perkembangan kerja tim pendalaman tersebut. Yang pasti, kata dia, hasilnya akan dilaporkan kepada Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, dan Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, nantinya.
BACA JUGA:KPU Umumkan Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024
BACA JUGA:Tabir Kematian Penyanyi INS Terungkap: Dibunuh Suami Siri dan Tiga Rekan
Tanggapan dari PKB
Jazilul Fawaid menegaskan bahwa PKB tetap berkomitmen pada prinsip awal berdirinya dan tidak akan ikut campur dalam urusan yang dianggap sebagai politisasi NU.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga masing-masing peran agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat merugikan kedua belah pihak.
"Kita berharap agar PBNU tetap pada jalurnya sebagai organisasi keagamaan dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kami di PKB akan terus menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai partai politik yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan," tegas Jazilul.
BACA JUGA:9 Gejala Gagal Ginjal yang Mesti Diketahui
BACA JUGA:Pemerintah Kota Prabumulih Akan Buka 100 Formasi CPNS
Polemik antara PBNU dan PKB mencuat setelah PBNU membentuk pansus untuk mengembalikan PKB ke NU. Langkah ini dinilai oleh PKB sebagai bentuk politisasi organisasi keagamaan.
Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB, menilai bahwa langkah PBNU ini bertentangan dengan prinsip awal organisasi yang seharusnya tidak berpolitik. Di sisi lain, PBNU berpendapat bahwa langkah ini diperlukan untuk meluruskan sejarah dan mengembalikan PKB ke NU sebagai pemilik sah.