BACA JUGA:Pedagang Bendera Merah Putih di Lahat Menjamur
BACA JUGA:POLYTRON Buktikan Ketangguhan Motor Listrik dalam Ajang Fun Drag Race Black DragBike 2024
Kasus Pergantian Pj Gubernur Papua Selatan
Tito juga menyampaikan bahwa pergantian Pj Gubernur Papua Selatan yang dilakukan hari ini disebabkan oleh pengunduran diri Apolo Safanpo. Apolo, yang telah menjabat sebagai Pj Gubernur Papua Selatan selama hampir 1 tahun 10 bulan, mengundurkan diri karena ingin maju dalam Pilkada Papua Selatan 2024.
"Pergantian ini pertama, dipicu karena di Papua Selatan Bapak Apolo Safanpo yang menjabat Pj gubernur selama hampir 1 tahun 10 bulan, beliau ingin ikut kontestasi Pilkada Papua Selatan," ujarnya.
BACA JUGA:Matangkan Persiapan Pameran Kriya Nusa 2024
BACA JUGA:Matangkan Persiapan Pameran Kriya Nusa 2024
Hak Politik dan Tata Cara Pengunduran Diri
Tito memastikan bahwa Kemendagri tidak akan menghalangi hak politik setiap warga negara, termasuk Pj kepala daerah yang ingin maju dalam Pilkada. Namun, ia menekankan bahwa ada tata cara yang perlu dilakukan, termasuk pengunduran diri.
Selain itu, Tito menyampaikan bahwa ASN, TNI, dan Polri yang ingin maju dalam kontestasi Pilkada juga diwajibkan mundur. Mereka harus mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon resmi.
BACA JUGA:Matangkan Persiapan Pameran Kriya Nusa 2024
BACA JUGA:KPU Umumkan Jadwal dan Tahapan Pilkada 2024
"Untuk ASN, TNI dan Polri, sebelum tanggal penetapan paslon resmi 22 September, itu sudah harus mengundurkan diri. Waktu mendaftar 27 Agustus masih boleh dengan statusnya ASN, TNI Polri, karena belum tentu memenuhi syarat," imbuhnya.
Dengan demikian, Tito berharap proses pengunduran diri dan pergantian Pj kepala daerah dapat berjalan lancar sehingga tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada 2024. Pihaknya terus berupaya memastikan semua prosedur dan tata cara dilakukan dengan baik demi menjaga integritas dan kelancaran kontestasi politik ini.