Dijelaskannya bahwa keterlambatan penetapan KUPA PPAS dapat mempengaruhi berbagai aspek pengelolaan anggaran. Beberapa dampaknya meliputi Penundaan Implementasi Program.
Program-program yang direncanakan dalam anggaran baru mungkin tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal, menghambat berbagai inisiatif pemerintah yang penting. Lalu keterlambatan anggaran lain.
Jika KUPA terlambat, proses anggaran lain juga akan terganggu, menyebabkan penundaan dalam alokasi dana untuk berbagai proyek dan program. Selanjutnya ketidakpastian keuangan.
Penundaan dalam penetapan KUPA PPAS dapat menciptakan ketidakpastian di kalangan pemerintah daerah dan lembaga terkait, yang dapat memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mereka.
Untuk menghindari dampak negatif dari keterlambatan penetapan KUPA, penting bagi DPR dan eksekutif untuk bekerja sama secara efektif. Serta seger amelalukan penetapan maupun nota kesepakatan bersama.
Lalu, jika ada permintaan perubahan dari Bupati atau pemerintah daerah, segera disampaikan agar dapat dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) dan dimasukkan dalam anggaran dengan cepat.
Pihaknya berharap semua mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk memastikan semua proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Termasuk permasalahan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dijabat oleh PLH harus segera ditegaskan demi jalannya proses anggaran dan pembangunan di Kabupaten Lahat, apakah dikembalikan atau menjadi PLT.
Sementara itu Pj Bupati Lahat Imam Pasli SSTP menegaskan bahwa pihaknya akan menampung masukan yang disampaikan dan akan menjadi perhatian pihaknya.
"Beberapa poin telah kami catat dan menjadi perhatian kami," tegasnya. (sm)