RPJPN juga menekankan pentingnya layanan publik yang berkualitas dan inklusif. Pemerintah akan mengembangkan portal dan platform pelayanan publik nasional yang terpadu, baik secara fisik maupun digital. Tujuannya adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi.
Pencegahan Korupsi Terintegrasi
Sebagai langkah besar, pemerintah menargetkan penguatan integritas ASN melalui berbagai strategi, di antaranya:
Pembatasan transaksi tunai untuk meminimalisasi potensi korupsi.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan harta kekayaan ASN.
BACA JUGA:Luncurkan Aplikasi E-BLUD Perkuat Pengelolaan Keuangan Digital
BACA JUGA:Pastikan Kesiapan Jaringan Internet dan Listrik Saat Pemilukada
Redesain kurikulum pendidikan antikorupsi.
Penguatan independensi lembaga pengawasan
Meritokrasi Sebagai Landasan Utama
Untuk memperkuat sistem merit, pemerintah akan meninjau ulang kewenangan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa manajemen ASN berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan profesionalisme.
Menuju Indonesia Emas 2045
Rachmat Pambudy menegaskan bahwa reformasi ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Dengan tata kelola ASN yang modern dan pelayanan publik berkualitas, Indonesia diharapkan mampu bersaing di tingkat global.
"Transformasi tata kelola diarahkan untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan," ujar Rachmat dalam acara sosialisasi RPJPN 2025-2029 di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Kesimpulan
Rencana besar ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme ASN dan layanan publik.