REL, Palembang – Polemik terkait kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, kembali mencuat.
Anggota DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah, menyampaikan kritik tajam terhadap langkah-langkah yang dianggapnya kurang melibatkan Tim Transisi Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) yang dipimpin mantan Sekda Sumsel, SA Supriono.
Chairul secara khusus menyoroti kebijakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan Bank Sumsel Babel hingga dua kali, yakni pada 14 November dan 6 Desember 2024. Ia mempertanyakan urgensi langkah tersebut.
"Mengapa harus berkali-kali? Toh, pemenang Pilgub Sumsel, Herman Deru dan Cik Ujang, akan segera dilantik. Kalau nanti tidak cocok dengan gubernur definitif, pasti akan dirombak lagi," tegas Chairul.
Selain Bank Sumsel Babel, perombakan serupa juga terjadi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya, seperti Jamkrida dan Sumsel Energi Gemilang.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, Pj Gubernur sebaiknya melibatkan Tim Transisi HDCU dalam mengambil kebijakan strategis, terutama yang berdampak langsung pada BUMD.
"Masa jabatan Pj Gubernur hanya sampai Januari. Sebaiknya, kebijakan strategis seperti ini dibicarakan bersama tim transisi gubernur terpilih untuk menghindari konflik di kemudian hari," ujarnya.
Chairul juga mengkritik RUPS LB yang dilakukan hampir setiap minggu. Ia menyebut kebijakan tersebut dapat mengganggu stabilitas dan kinerja BUMD.
"Bukankah itu malah membuat gaduh? Fokus saja pada tugas sesuai regulasi tanpa menjadikan Pemprov Sumsel sebagai bancakan jabatan atau arena belajar memimpin daerah," lanjut Chairul.
Kritik lain yang disampaikan Chairul adalah pelaksanaan RUPS LB yang dianggap prematur karena kinerja direksi sebelumnya belum sepenuhnya diketahui.
"Jika alasan pengisian jabatan kosong, maka penempatannya harus berdasarkan perjalanan karier dan kompetensi, bukan karena pesanan atau kolega," tambahnya.
BACA JUGA:Makin Menyedihkan! Sriwijaya FC di Ambang Degradasi
BACA JUGA:Brace Muhammad Ferarri Tak Cukup!
Chairul, yang dikenal sebagai pengacara sebelum terjun ke dunia politik, berharap Pj Gubernur lebih bijak dalam mengambil langkah strategis.
Ia juga menegaskan bahwa roda pemerintahan seharusnya dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. (*)