BACA JUGA:Manfaat Kopi Hitam: Dari Kesehatan Jantung hingga Perlindungan Otak
Pemerintah: Efisiensi Tak Akan Ganggu Program Strategis
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program utama seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), serta tunjangan sertifikasi guru.
Ia menyebutkan bahwa pemotongan lebih difokuskan pada pengurangan acara seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan barang cetakan.
"Kami berusaha semaksimal mungkin agar layanan pendidikan tetap berjalan optimal meski dengan anggaran yang lebih kecil," ujar Abdul Mu'ti.
Namun, pengamat menilai bahwa tanpa kejelasan strategi, pemotongan anggaran ini berisiko memperburuk kondisi pendidikan nasional, terutama bagi guru honorer yang sudah lama menantikan kepastian status dan kesejahteraan.
BACA JUGA:Pendaftaran Taruna Akpol 2025 Dibuka, Simak Syarat dan Jadwal Seleksi Lengkapnya
Kesimpulan
Pemangkasan anggaran pendidikan sebesar Rp8 triliun menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap kesejahteraan guru honorer dan akses pendidikan di daerah tertinggal.
Meskipun pemerintah menjamin program utama tetap berjalan, masih ada ketidakpastian mengenai solusi bagi guru honorer yang rentan terkena dampaknya.***