Rel, Seluma – Kabupaten Seluma tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran.
Belanja pegawai untuk tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp435 miliar atau 38% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp1,1 triliun.
Angka ini telah melampaui batas maksimal belanja pegawai yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu 30% dari APBD.
Wakil Ketua I DPRD Seluma, Samsul Aswajar, mengungkapkan kekhawatiran bahwa situasi ini dapat berdampak serius jika tidak segera diatasi. “Belanja pegawai kita terlalu tinggi. Jika tidak ada tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) atau solusi lain, keuangan daerah bisa kolaps,” ujar Samsul, Selasa (11/2/2025).
Dampak Pengangkatan CPNS Menjadi PNS
Situasi ini diperkirakan akan semakin berat pada tahun 2026. Sebanyak 900 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat pada tahun 2024 akan menjadi PNS penuh. Hal ini akan meningkatkan beban belanja pegawai secara signifikan.
“Jika tidak ada langkah konkret, tahun depan anggaran kita akan semakin tertekan,” jelas Samsul.
BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Dipertanyakan! Pengangkatan Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan Picu Kontroversi
BACA JUGA:MTQ XVIII Empat Lawang Resmi Dibuka! Ustadz Zacky Mirza Hadir, Antusiasme Masyarakat Membludak
Solusi yang Dapat Ditempuh
Samsul menyebutkan beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini:
Efisiensi Anggaran: Pemerintah pusat diharapkan mengeluarkan kebijakan efisiensi belanja pegawai, termasuk membuka peluang perpindahan PNS ke daerah lain.
Penambahan DAU: Pemda Seluma berharap ada tambahan Dana Alokasi Umum pada tahun 2026 untuk mendukung kebutuhan gaji PNS.
Optimalisasi PAD: Meskipun meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi opsi, Samsul menilai langkah ini berisiko karena target PAD bisa tidak tercapai.
“Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih agar Seluma tidak terus tertekan oleh tingginya belanja pegawai,” tambah Samsul.