Pernyataan serupa disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi, yang memastikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memenuhi hak ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
Meskipun demikian, pemerintah hingga saat ini belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur teknis pencairan THR dan gaji ke-13 bagi ASN.
BACA JUGA:Berkas Dua Tersangka Kasus OTT dilimpahkan Ke PN Tipikor Palembang
Efisiensi Demi Kesejahteraan Masyarakat
Prabowo menegaskan bahwa langkah efisiensi yang ditempuh bertujuan untuk mengalihkan anggaran ke sektor-sektor yang lebih strategis, seperti pertanian dan pendidikan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi hak-hak ASN.
"Kita harus mengutamakan kebutuhan rakyat. Itu yang jadifokus utama," pungkas Prabowo.***