REL, Jakarta, – Rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat penolakan dari sejumlah kepala desa (kades) di Indonesia.
Para kades bahkan mengancam akan turun ke jalan jika kebijakan tersebut tetap dilaksanakan.
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan respons tegas.
Tito mempertanyakan alasan penolakan dari para kepala desa. Mantan Kapolri itu menegaskan bahwa menolak kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Masa mau ditolak? Itu namanya mengkhianati rakyat. Ini hanya masalah komunikasi. Oleh karena itu, minggu depan Menteri Koperasi akan mengundang asosiasi kades untuk dialog. Jangan sampai ada miskomunikasi,” ujar Tito.
Ancaman Demo Kades dan Sikap Pemerintah
Gelombang penolakan dari para kepala desa terhadap Koperasi Desa Merah Putih didasari oleh kekhawatiran mereka bahwa kebijakan ini bisa mengurangi kewenangan desa dalam mengelola anggaran serta membawa dampak politis.
BACA JUGA:CASN PPPK Seleksi 2024 Prabumulih Akan Gelar Unjuk Rasa
BACA JUGA:Penundaan Pengangkatan CPNS 2024 Sampai Oktober Dinilai Ancam Pertumbuhan Ekonomi
Para kades menilai bahwa pembentukan koperasi ini berpotensi mengubah struktur ekonomi di pedesaan tanpa mempertimbangkan masukan dari para pemimpin desa.
Ancaman aksi turun ke jalan yang digaungkan kades membuat pemerintah mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah ini.
Menteri Koperasi dan UKM dijadwalkan akan menggelar dialog dengan para kepala desa pekan depan guna menjelaskan konsep dan manfaat dari koperasi ini.
“Kami akan hadir dalam dialog bersama Menteri Koperasi agar semua pihak memahami tujuan utama pembentukan koperasi ini. Jangan sampai terjadi salah paham yang merugikan,” lanjut Tito.
Koperasi Desa Merah Putih: Solusi atau Ancaman?
Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai bagian dari program ekonomi kerakyatan yang diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui sistem ekonomi yang lebih terorganisir dan transparan.