BACA JUGA:Preman Bengis Bacok Warga di Tanah Abang demi Rp 100 Ribu, Satu Pelaku Ditangkap
BACA JUGA:Viral Guru SMK di Jakarta Barat Diduga Lecehkan Siswi, Pemkot Janji Evaluasi
Namun, di sisi lain, sebagian kades merasa bahwa program ini bisa menyalahi sistem yang sudah berjalan di desa. Mereka mengkhawatirkan adanya potensi sentralisasi ekonomi desa yang mengurangi peran serta pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan sumber daya lainnya.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa koperasi ini tidak akan menghilangkan kewenangan desa, melainkan akan menjadi alat untuk memperkuat ekonomi lokal dan mengoptimalkan penggunaan dana desa.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Dialog dan Keputusan Akhir
Situasi ini masih dalam tahap perundingan. Pemerintah berharap dialog yang akan dilakukan pekan depan bisa menemukan solusi terbaik agar koperasi ini tidak menjadi sumber konflik antara pusat dan desa.
Jika dialog tidak menghasilkan kesepahaman, potensi demo dari kepala desa tetap terbuka.
Namun, pemerintah optimistis bahwa dengan komunikasi yang lebih baik, Koperasi Desa Merah Putih bisa diterima sebagai kebijakan yang menguntungkan semua pihak.