Pj Gubernur Sumsel Tandatangani SK Pembentukan Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Refinery

Reporter: Riski |

Editor: Padri |

Kamis , 01 Aug 2024 - 20:10

Pj Gubernur Sumsel Tandatangani SK Pembentukan Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Refinery-(Poto,: ist/dok polisi)-

Rachmad Wibowo juga menekankan pentingnya informasi mengenai keberadaan Satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery untuk diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas.

Hal ini bertujuan agar kegiatan ilegal yang mengakibatkan banyak korban, kerusakan lingkungan, serta kerugian negara dapat dihentikan dan tidak berlanjut.

BACA JUGA:Tindak 24 Pelanggan Air Ilegal

“Untuk eksistensi, saya tegaskan bahwa Satgas ini akan segera bertindak di lapangan secara efektif sesuai target yang ditentukan,” tegasnya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat yang masih terlibat dalam illegal drilling dan illegal refinery untuk meninggalkan kegiatan tersebut dan mencari sumber penghidupan yang legal.

“Saya menghimbau kepada masyarakat yang masih terlibat dalam kegiatan ilegal ini untuk secara sadar beralih profesi. Satgas ini terdiri dari berbagai instansi yang terlibat dan memiliki peran sesuai bidangnya. Kami akan berkomunikasi secara intensif antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan solusi,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, maraknya kegiatan illegal drilling dan illegal refinery di wilayah Sumatera Selatan telah menimbulkan banyak korban, kerusakan lingkungan, dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Terakhir, kejadian di Sungai Lilin Musi Banyuasin pada Juni-Juli lalu mengakibatkan lima nyawa melayang dan kerugian negara mencapai 4,8 triliun rupiah.

Hal tersebut memicu Kapolda Sumsel Irjen A Rachmad Wibowo untuk menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan dan mendesak perlunya langkah penanganan yang konkret oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ia mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk Satgas yang akan menangani permasalahan ini secara sinergis dan komprehensif, dari hulu hingga hilir.

pj gubernur sumsel tandatangani sk pembentukan satgas penanggulangan illegal drilling dan refinery                            rakyatempatlawang.bacakoran.co - pj gubernur sumsel, elen setiadi, telah resmi menandatangani surat keputusan (sk) tentang pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery di provinsi sumatera selatan.
surat keputusan bernomor 510 yang ditandatangani pada rabu (30/7) tersebut menjadi dasar bagi satgas untuk melaksanakan kegiatan dan penindakan di lapangan.
dalam sk tersebut, gubernur sumsel ditetapkan sebagai ketua satgas yang bertanggung jawab menetapkan arah kebijakan operasi penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery.
baca juga:bahas pendidikan gratis, ilegal drilling, karhutla dan evaluasi opd
baca juga:5 warga tertimbun longsor tambang emas ilegal
baca juga:kapolda sumsel minta skk migas tutup permanen sumur minyak ilegal di musi banyuasin setelah kebakaran berulang
sementara itu, jajaran forkopimda lainnya (pangdam ii sriwijaya, kapolda sumsel, kajati, ka pt, kabinda, danrem 044/gapo, sekda prov, danlanal, dan danlanud) diangkat sebagai wakil ketua satgas.
sk juga merinci penugasan, di mana satgas terbagi menjadi 4 subsatgas, yaitu preemtif, preventif, penegakan hukum, dan rehabilitasi, untuk memastikan penanganan illegal drilling dan illegal refinery dilakukan secara menyeluruh.
menanggapi diterbitkannya sk tersebut, kapolda sumsel irjen a rachmad wibowo, selaku wakil ketua satgas, segera melakukan konsolidasi internal di lingkungan polda sumsel dan jajarannya.
tujuannya adalah memastikan tugas tiap subsatgas dapat dilaksanakan dan diimplementasikan secepatnya di lapangan.
baca juga:kapolda sumsel bentuk satgas penanggulangan ilegal drilling dan refinery, fokus pencegahan dan rehabilitas
baca juga:legislator desak satgas sasar mafia impor ilegal, bukan umkm
kapolda sumsel irjen rachmad wibowo menginstruksikan subsatgas dan jajarannya untuk segera melakukan koordinasi antar-subsatgas guna menentukan rencana kegiatan yang akan dilakukan.
“alhamdulillah, setelah melalui proses dan koordinasi yang solid, usulan polda sumsel untuk pembentukan satgas disetujui, dan sk gubernur sudah ditandatangani. kami harus segera menindaklanjutinya di lapangan, sehingga perlu dilakukan konsolidasi ini,” ujarnya.
rachmad wibowo juga menekankan pentingnya informasi mengenai keberadaan satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery untuk diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas.
hal ini bertujuan agar kegiatan ilegal yang mengakibatkan banyak korban, kerusakan lingkungan, serta kerugian negara dapat dihentikan dan tidak berlanjut.
baca juga:sumur minyak ilegal di sungai lilin kembali terbakar
baca juga:tindak 24 pelanggan air ilegal
“untuk eksistensi, saya tegaskan bahwa satgas ini akan segera bertindak di lapangan secara efektif sesuai target yang ditentukan,” tegasnya.
ia juga menghimbau kepada masyarakat yang masih terlibat dalam illegal drilling dan illegal refinery untuk meninggalkan kegiatan tersebut dan mencari sumber penghidupan yang legal.
“saya menghimbau kepada masyarakat yang masih terlibat dalam kegiatan ilegal ini untuk secara sadar beralih profesi. satgas ini terdiri dari berbagai instansi yang terlibat dan memiliki peran sesuai bidangnya. kami akan berkomunikasi secara intensif antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan solusi,” ungkapnya.
baca juga:ledakan sumur ilegal tambah jumlah korban menjadi lima tewas di musi banyuasin
baca juga:penangkapan warga kalidoni palembang atas kepemilikan senpi rakitan ilegal
sebagaimana diberitakan sebelumnya, maraknya kegiatan illegal drilling dan illegal refinery di wilayah sumatera selatan telah menimbulkan banyak korban, kerusakan lingkungan, dan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. terakhir, kejadian di sungai lilin musi banyuasin pada juni-juli lalu mengakibatkan lima nyawa melayang dan kerugian negara mencapai 4,8 triliun rupiah.
hal tersebut memicu kapolda sumsel irjen a rachmad wibowo untuk menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan dan mendesak perlunya langkah penanganan yang konkret oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
ia mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk segera membentuk satgas yang akan menangani permasalahan ini secara sinergis dan komprehensif, dari hulu hingga hilir.