Segini Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa Tahun 2024

Reporter: Riski |

Editor: Riski |

Rabu , 21 Aug 2024 - 15:08

Ilustrasi .foto : Dok/Ist--

RAKYATEMPATLAWANG - Kepala desa dan perangkat desa memainkan peran penting dalam mengelola pemerintahan di tingkat lokal.

Tugas mereka yang beragam dan krusial, dari mengurus administrasi hingga menjaga stabilitas sosial, memerlukan kompensasi yang layak.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengaturan penggajian bagi kepala desa dan perangkat desa mengalami beberapa perubahan, terutama terkait dengan dasar hukum dan besaran penghasilan tetap.

Berikut adalah penjelasan mendalam tentang gaji terbaru kepala desa dan perangkat desa, serta dasar penggajiannya.

Dasar Penggajian Perangkat Desa

Untuk memahami gaji perangkat desa, kita perlu merujuk pada landasan hukumnya.

Penggajian perangkat desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Kedua peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk penggajian kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat desa lainnya.

Perubahan Pengaturan Penggajian

Pada tanggal 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang menjadi perubahan kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014.

Fokus utama perubahan ini terletak pada pasal 81, yang mengatur tentang penghasilan tetap perangkat desa.

segini gaji kepala desa, perangkat desa tahun 2024                            rakyatempatlawang - kepala desa dan perangkat desa memainkan peran penting dalam mengelola pemerintahan di tingkat lokal. 
tugas mereka yang beragam dan krusial, dari mengurus administrasi hingga menjaga stabilitas sosial, memerlukan kompensasi yang layak. 
dalam beberapa tahun terakhir, pengaturan penggajian bagi kepala desa dan perangkat desa mengalami beberapa perubahan, terutama terkait dengan dasar hukum dan besaran penghasilan tetap. 
berikut adalah penjelasan mendalam tentang gaji terbaru kepala desa dan perangkat desa, serta dasar penggajiannya.
dasar penggajian perangkat desa
untuk memahami gaji perangkat desa, kita perlu merujuk pada landasan hukumnya. 
baca juga:kekuatan militer tni ad: pilar utama pertahanan darat indonesia
baca juga:bnnp bali ungkap dua wna asal latvia dan swedia terlibat peredaran narkotika jenis hasis
penggajian perangkat desa diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 
peraturan ini kemudian diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. 
kedua peraturan ini memberikan kerangka hukum untuk penggajian kepala desa, sekretaris desa, serta perangkat desa lainnya.
perubahan pengaturan penggajian
pada tanggal 28 februari 2019, presiden joko widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019, yang menjadi perubahan kedua atas pp nomor 43 tahun 2014. 
fokus utama perubahan ini terletak pada pasal 81, yang mengatur tentang penghasilan tetap perangkat desa. 
perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa dengan penyesuaian penghasilan tetap mereka.
penghasilan tetap perangkat desa
dalam pp nomor 11 tahun 2019, diatur bahwa penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. 
baca juga:merasakan keindahan tersembunyi di marble caves, eksplorasi dalam gua marmer di chili
baca juga:kekuatan tni al: penjaga lautan nusantara yang tangguh
penghasilan tetap ini dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) dan bersumber dari alokasi dana desa (add).
alokasi dana desa (add) merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd), yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten atau kota. 
ini berbeda dengan dana desa (dd) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) dan digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
besaran penghasilan tetap
berdasarkan aturan yang berlaku, berikut adalah besaran penghasilan tetap yang diterima oleh kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya:
1. kepala desa
kepala desa menerima penghasilan tetap paling sedikit sebesar rp2.426.640 per bulan. 
jumlah ini setara dengan 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil (pns) golongan ruang 2a. 
peran kepala desa yang sangat penting dalam memimpin pemerintahan desa dan membuat keputusan strategis yang berdampak pada masyarakat menjadikan besaran penghasilan ini sebagai bentuk apresiasi atas tanggung jawab yang besar.
2. sekretaris desa   
sekretaris desa, yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengelolaan keuangan desa, mendapatkan penghasilan tetap paling sedikit rp2.224.420 per bulan. 
jumlah ini setara dengan 110% dari gaji pokok pns golongan ruang 2a. 
tugas sekretaris desa yang melibatkan koordinasi antara perangkat desa lainnya dan pemerintah daerah membuat peran ini sangat krusial dalam menjalankan pemerintahan desa.
3. perangkat desa (kaur, kasi, dan kadus)    
perangkat desa lainnya, seperti kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), dan kepala dusun (kadus), menerima penghasilan tetap paling sedikit sebesar rp2.022.200 per bulan.
baca juga:kekuatan tni au: sayap pertahanan udara indonesia yang tangguh
baca juga:putusan mk: mengancam peluang kaesang, buka ruang bagi anies dan pdip di pilkada
ini setara dengan 100% dari gaji pokok pns golongan ruang 2a. 
mereka adalah tulang punggung dalam pelaksanaan kebijakan dan layanan publik di desa, memastikan bahwa semua urusan desa berjalan lancar.
tambahan penghasilan: tunjangan dan fasilitas lain
selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa juga berhak menerima berbagai tunjangan. 
misalnya, tunjangan hari raya dan tunjangan purna tugas, yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka selama menjabat. 
tunjangan ini berfungsi sebagai insentif tambahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan kompensasi yang adil atas tanggung jawab dan peran penting mereka dalam pemerintahan desa. 
meskipun besaran gaji ini mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan pekerjaan lain, perlu diingat bahwa mereka juga mendapatkan berbagai tunjangan yang menambah kesejahteraan secara keseluruhan.
dengan adanya pengaturan penggajian yang lebih baik, diharapkan para perangkat desa dapat menjalankan tugasnya dengan lebih fokus dan penuh dedikasi, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. (*)