Gerobak dan Kontainer Disita

Reporter: Riski |

Editor: Riski |

Selasa , 12 Nov 2024 - 22:42

TERTIB: Penertiban puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar Jalan A Yani, Kecamatan Seberang Ulu II, berlangsung pada Selasa (12/11/2024) dini hari. Foto: dok/ist--

“Mobil-mobil yang digunakan untuk berjualan akan kami angkut dan diamankan di Dinas Perhubungan,” jelas Edwin.

Sekretaris Satpol PP Kota Palembang, Herison Muis, menjelaskan bahwa para PKL ini melanggar Perda Nomor 44 Tahun 2002 Jo Perda Nomor 13 Tahun 1977 tentang Ketentraman dan Ketertiban.

Menurut Herison, para pelanggar ini akan disidang oleh hakim, yang akan menentukan sanksi denda atau kurungan.

“Berdasarkan Perda, ancaman denda bagi para PKL yang melanggar bisa mencapai Rp50 juta atau kurungan badan tiga bulan. Namun, denda biasanya diputuskan oleh hakim dan sering kali berkisar beberapa ratus ribu rupiah,” kata Herison.

Herison menekankan bahwa sidang tidak lagi dilakukan di Kantor Satpol PP, tetapi di pengadilan. Dengan penertiban ini, pemerintah berharap para PKL tidak lagi beraktivitas di lokasi yang mengganggu ketertiban umum dan menghalangi hak pejalan kaki.

Kasus pelanggaran oleh PKL yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berdagang ini kembali menjadi sorotan di Kota Palembang.

Pemerintah Kota Palembang melalui Satpol PP berkomitmen menjaga ketertiban, estetika, dan kenyamanan warga kota dengan terus melakukan penertiban di berbagai titik rawan pelanggaran.

Dengan penertiban ini, pemerintah mengimbau agar para PKL berjualan di tempat yang telah disediakan, demi kenyamanan bersama dan kelancaran lalu lintas di Palembang. (*)

gerobak dan kontainer disita                            rel, palembang - penertiban puluhan pedagang kaki lima (pkl) yang berjualan di atas trotoar jalan a yani, kecamatan seberang ulu ii, berlangsung pada selasa (12/11/2024) dini hari. 
satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota palembang bekerja sama dengan polrestabes palembang dan kodim 0418 melaksanakan operasi sejak pukul 5 pagi. 
para pedagang ini mayoritas berjualan makanan di depan kampus universitas muhammadiyah palembang, sebuah titik yang sering dipadati lalu lintas.
dalam penertiban ini, beberapa pkl sempat menolak dan terjadi aksi dorong-mendorong antara petugas dan pedagang. 
namun, situasi berhasil dikendalikan tanpa adanya insiden serius.
baca juga:dukung program 3 juta rumah untuk masyarakat
baca juga:9 perbedaan gula aren dan gula merah, dari pembuatan hingga manfaatnya
kepala satpol pp kota palembang, edwin efendi, menyatakan bahwa para pkl ini melanggar peraturan daerah (perda) ketentraman dan ketertiban karena berjualan di atas trotoar, menyebabkan kemacetan, dan mengganggu keindahan kota.
“mereka berdagang di lokasi yang tidak semestinya, baik siang maupun malam, sehingga merusak estetika kota dan menambah kemacetan di sekitar universitas muhammadiyah. maka, kami bersama pihak keamanan dari polrestabes dan tni melakukan penertiban ini,” ujar edwin.
dalam penertiban ini, satpol pp menyita puluhan sarana dagang para pkl, mulai dari gerobak hingga kontainer permanen yang digunakan untuk berjualan. 
seluruh barang tersebut diangkut dan diamankan di kantor satpol pp kota palembang sebagai bentuk peringatan bagi para pedagang agar tidak kembali melanggar aturan.
edwin menambahkan, penertiban ini tidak hanya menyasar jalan a yani, namun juga wilayah lain seperti demang lebar daun, kolonel h. burlian, dan jalan menuju bandara smb 2, di mana banyak pkl berjualan menggunakan mobil di pinggir jalan.
baca juga:cari lokasi taman makam pahlawan yang representatif
baca juga:sejarah, makna nama, dan daya tarik jembatan ampera yang ikonik di palembang
“mobil-mobil yang digunakan untuk berjualan akan kami angkut dan diamankan di dinas perhubungan,” jelas edwin.
sekretaris satpol pp kota palembang, herison muis, menjelaskan bahwa para pkl ini melanggar perda nomor 44 tahun 2002 jo perda nomor 13 tahun 1977 tentang ketentraman dan ketertiban. 
menurut herison, para pelanggar ini akan disidang oleh hakim, yang akan menentukan sanksi denda atau kurungan.
“berdasarkan perda, ancaman denda bagi para pkl yang melanggar bisa mencapai rp50 juta atau kurungan badan tiga bulan. namun, denda biasanya diputuskan oleh hakim dan sering kali berkisar beberapa ratus ribu rupiah,” kata herison.
herison menekankan bahwa sidang tidak lagi dilakukan di kantor satpol pp, tetapi di pengadilan. dengan penertiban ini, pemerintah berharap para pkl tidak lagi beraktivitas di lokasi yang mengganggu ketertiban umum dan menghalangi hak pejalan kaki.
kasus pelanggaran oleh pkl yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berdagang ini kembali menjadi sorotan di kota palembang.
baca juga:dinsos sasar 236 kk di giat verval kemiskinan ekstrem
baca juga:serapan anggaran pemkab lahat masih terbilang rendah
pemerintah kota palembang melalui satpol pp berkomitmen menjaga ketertiban, estetika, dan kenyamanan warga kota dengan terus melakukan penertiban di berbagai titik rawan pelanggaran.
dengan penertiban ini, pemerintah mengimbau agar para pkl berjualan di tempat yang telah disediakan, demi kenyamanan bersama dan kelancaran lalu lintas di palembang. (*)