Pemerintah Tetapkan PPN Naik 12% Mulai Januari 2025, Ini Daftar Barang dan Jasa yang Bebas dan Wajib PPN

Reporter: Edo |

Editor: Edo |

Jumat , 15 Nov 2024 - 06:00

Mentri keuangan Sri Mulyani -Doc/Foto.Ist-

Daftar Barang dan Jasa yang Wajib PPN

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, beberapa barang dan jasa yang dikenakan PPN mencakup:

Barang Kena Pajak (BKP): Tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, elektronik, pulsa, perkakas, produk kecantikan, dan kosmetik.

Jasa Kena Pajak (JKP): Layanan seperti streaming musik dan film (misalnya Spotify dan Netflix), yang juga menjadi objek PPN.

PPN juga berlaku untuk:

Penyerahan BKP di daerah pabean oleh pengusaha,

Impor BKP,

Penyerahan JKP di daerah pabean,

Pemanfaatan BKP dan JKP dari luar daerah pabean di dalam negeri,

Ekspor BKP dan JKP oleh pengusaha kena pajak.

Kebijakan ini diharapkan mendukung APBN dalam menghadapi berbagai tantangan global serta menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.***

pemerintah tetapkan ppn naik 12% mulai januari 2025, ini daftar barang dan jasa yang bebas dan wajib ppn                            rel,bacakoran.co – pemerintah melalui menteri keuangan, sri mulyani indrawati, mengumumkan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (ppn) dari 11% menjadi 12%, efektif mulai 1 januari 2025. keputusan ini sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (uu hpp) dan bertujuan untuk menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn).
baca juga:kkp tindak tegas dua perusahaan tambang di morowali utara, aktivitas reklamasi dihentikan!
baca juga:kecelakaan mengerikan di tambang batubara gumay talang, karyawan tewas mengenaskan
alasan kenaikan ppn menjadi 12%
dalam rapat kerja dengan komisi xi dpr ri di jakarta, sri mulyani menekankan bahwa kebijakan kenaikan ppn ini bertujuan menjaga apbn agar tetap sehat dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis keuangan global. meski ada kekhawatiran dampaknya terhadap daya beli masyarakat, sri mulyani menekankan pentingnya kebijakan ini dalam konteks counter-cyclical, yakni untuk tetap responsif terhadap kondisi ekonomi yang fluktuatif.
daftar barang dan jasa yang bebas ppn
sejumlah barang dan jasa tetap bebas ppn, sesuai pasal 4a uu hpp, meliputi:
1. barang bebas ppn:
makanan dan minuman: hidangan yang disajikan di restoran, hotel, atau warung untuk dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. juga termasuk jasa boga atau katering.
uang, emas batangan, dan surat berharga: emas batangan sebagai cadangan devisa negara.
baca juga:shin tae-yong akui tantangan berat hadapi jepang:
baca juga:3 wisata kuliner di bengkulu sajikan hidangan khas daerah pesisir
2. layanan bebas ppn:
jasa keagamaan: layanan yang terkait dengan aktivitas keagamaan.
jasa kesenian dan hiburan: jasa dari seniman dan pelaku hiburan, mengenakan pajak daerah.
jasa perhotelan: penyewaan kamar atau ruang di hotel, dikenakan pajak daerah.
jasa pemerintah: layanan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sesuai kewenangannya.
jasa parkir: pengelolaan tempat parkir yang dikenakan pajak daerah.
jasa katering: penyediaan makanan dan minuman oleh jasa boga, juga menjadi objek pajak daerah.
barang dan jasa yang dibebaskan ppn untuk pembangunan nasional:
kebutuhan pokok,
layanan kesehatan tertentu dalam program jkn,
jasa pelayanan sosial,
jasa keuangan dan asuransi,
jasa pendidikan,
jasa angkutan umum,
jasa tenaga kerja.
baca juga:jaksa agung enggan ungkap nama terlibat temuan rp1 triliun di rumah mantan pejabat ma
baca juga:niatus sholihah, konten kreator viral yang menginspirasi, didukung raffi ahmad untuk jadi staf utusan khusus
daftar barang dan jasa yang wajib ppn
menurut uu nomor 42 tahun 2009, beberapa barang dan jasa yang dikenakan ppn mencakup:
barang kena pajak (bkp): tas, pakaian, sepatu, produk otomotif, elektronik, pulsa, perkakas, produk kecantikan, dan kosmetik.
jasa kena pajak (jkp): layanan seperti streaming musik dan film (misalnya spotify dan netflix), yang juga menjadi objek ppn.
ppn juga berlaku untuk:
penyerahan bkp di daerah pabean oleh pengusaha,
impor bkp,
penyerahan jkp di daerah pabean,
pemanfaatan bkp dan jkp dari luar daerah pabean di dalam negeri,
ekspor bkp dan jkp oleh pengusaha kena pajak.
kebijakan ini diharapkan mendukung apbn dalam menghadapi berbagai tantangan global serta menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.***
 
 
 
#

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Rel 15 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan