Revisi UU TNI: Prajurit Bisa Jabat di 16 Kementerian, Ini Bunyi Pasal 47!

revisi uu tni: prajurit bisa jabat di 16 kementerian, ini bunyi pasal 47! rel, jakarta, 17 maret 2025 – masyarakat indonesia kini tengah menyoroti revisi undang-undang tentara nasional indonesia (uu tni) yang tengah dibahas oleh komisi i dpr ri. salah satu poin yang menarik perhatian adalah perubahan dalam pasal 47, yang mengatur tentang penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga (k/l) tertentu. wakil ketua dpr ri, sufmi dasco ahmad, menjelaskan bahwa revisi uu tni hanya membahas tiga pasal utama, salah satunya pasal 47 yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di 16 kementerian/lembaga atas permintaan pimpinan instansi tersebut. “pasal 47 ini mengatur bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kementerian atau lembaga tertentu,” ujar dasco dalam konferensi pers di gedung dpr ri, senayan, jakarta, senin (17/3/2025). baca juga:ini 3 rekomendasi wisata religi banggai kepulauan sebelumnya, uu tni nomor 34 tahun 2004 hanya mengizinkan prajurit tni menempati 10 posisi di kementerian/lembaga. namun, dalam revisi ruu tni, jumlah tersebut bertambah menjadi 16. isi lengkap pasal 47 ruu tni (1) prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi: koordinator bidang politik dan keamanan negara pertahanan negara dewan pertahanan nasional kesekretariatan negara (kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden) intelijen negara siber dan/atau sandi negara lembaga ketahanan nasional search and rescue (sar) nasional badan narkotika nasional (bnn) pengelola perbatasan kelautan dan perikanan penanggulangan bencana penanggulangan terorisme keamanan laut kejaksaan agung mahkamah agung baca juga:publik temukan anggaran pengadaan celana dalam (2) selain menduduki jabatan di kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. sebagai perbandingan, dalam uu tni nomor 34 tahun 2004, hanya ada 10 kementerian/lembaga yang bisa diisi oleh prajurit aktif. penambahan enam pos baru dalam revisi ini didasarkan pada kebutuhan di berbagai institusi, seperti kejaksaan agung yang memiliki jaksa agung muda pidana militer. revisi uu tni ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan peran dan batasan prajurit dalam pemerintahan sipil. baca juga:menjelajahi keindahan pantai gunungkidul: destinasi wisata yang wajib dikunjungi namun, dpr menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi dan menjaga stabilitas nasional. **

Tag

• # prajurit aktif
• # pasal 47 ruu tni
• # revisi uu tni
• # sufmi dasco ahmad
• # kementerian/lembaga
• # kejaksaan agung
• # mahkamah agung
• # dpr ri

Share

• 
• 
• 
• 
•